Nanggala 402 Tenggelam, Kinerja Menhan Prabowo Dapat Sorotan Publik
Minggu, 25 April 2021 - 20:20 WIB
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kapal selam KRI Nanggala 402 telah dinyatakan tenggelam atau subsunk di perairan laut Utara Bali pada Sabtu (24/4/2021). Tentu berita ini merupakan berita duka untuk rakyat Indonesia. Pasalnya, menurut Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 gugur di perairan Bali.
Arjuna menyampaikan, Kemhan mendapatkan anggaran tertinggi dalam APBN 2020 mencapai Rp131,2 triliun. Alokasi anggaran ini melonjak Rp21,6 triliun dari tahun 2019 Rp109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp 127,4 triliun.
Namun Arjuna menyoroti alokasi anggaran antar matra masih mengalami ketimpangan, di mana pada APBN 2020 TNI AD mendapat anggaran Rp55,92 miliar dengan alokasi alutsista sebesar Rp4,5 miliar.
TNI AL punya bagian Rp22,08 miliar dan alokasi alutsista Rp4,1 miliar. Sedangkan TNI AU memperoleh dana Rp15,5 miliar dan alokasi alutsista Rp2,1 miliar.
"TNI Angkatan Laut kita belum mendapatkan porsi anggaran yang cukup. Belum mendapat perhatian yang optimal. Padahal visi pertahanan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Artinya Menhan tidak mampu menerjemahkan visi-misi Presiden di bidang pertahanan. Dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran," jelas Arjuna.
Selain itu, Arjuna juga menekankan seringkali serapan anggaran Kemhan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ini dinilai kerap jauh di bawah target. Masalahnya, Kemhan adalah penerima anggaran terbesar dalam APBN.
Artinya, di bawah Prabowo Subianto performa penyerapan anggaran Kemhan jauh di bawah standar ideal. Diketahui berdasarkan informasi Kementerian Keuangan, pada tahun anggaran 2019, masih ada Rp19 triliun tidak terserap (unspent). Artinya, masih ada gap antara perencanaan dan eksekusi deliverynya.
"Ditahun 2019, ada Rp19 triliun anggaran Kemhan tidak terserap. Artinya, ada gap antara perencanaan dan eksekusinya. Sangat disayangkan, punya ide besar, tapi eksekusi kerjanya nol besar," papar Arjuna.
Arjuna juga menyoroti adanya pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 sebesar Rp 1,28 triliun kepada PT PAL yang merupakan perusahaan plat merah galangan kapal terbesar di Indonesia yang telah disetujui oleh Komisi Bidang Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
PMN tersebut guna mendukung pembangunan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam. Menurut Arjuna, optimalisasi PMN harus menjadi perhatian pemerintah sehingga benar-benar digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kapal selam.
"PT PAL mendapat PMN sebesar Rp1,28 triliun di tahun ini. Seharusnya kinerja pemeliharaan dan perawatan kapal selam bisa meningkat. Bukan malah terjadi tragedi. Kami kira ini perlu di evaluasi secara menyeluruh oleh Presiden. Untuk kebaikan bersama, terutama untuk performa pertahanan kita dan itu kaitannya dengan wibawa bangsa Indonesia di mata dunia," tutup Arjuna
Arjuna menyampaikan, Kemhan mendapatkan anggaran tertinggi dalam APBN 2020 mencapai Rp131,2 triliun. Alokasi anggaran ini melonjak Rp21,6 triliun dari tahun 2019 Rp109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp 127,4 triliun.
Namun Arjuna menyoroti alokasi anggaran antar matra masih mengalami ketimpangan, di mana pada APBN 2020 TNI AD mendapat anggaran Rp55,92 miliar dengan alokasi alutsista sebesar Rp4,5 miliar.
TNI AL punya bagian Rp22,08 miliar dan alokasi alutsista Rp4,1 miliar. Sedangkan TNI AU memperoleh dana Rp15,5 miliar dan alokasi alutsista Rp2,1 miliar.
"TNI Angkatan Laut kita belum mendapatkan porsi anggaran yang cukup. Belum mendapat perhatian yang optimal. Padahal visi pertahanan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Artinya Menhan tidak mampu menerjemahkan visi-misi Presiden di bidang pertahanan. Dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran," jelas Arjuna.
Selain itu, Arjuna juga menekankan seringkali serapan anggaran Kemhan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ini dinilai kerap jauh di bawah target. Masalahnya, Kemhan adalah penerima anggaran terbesar dalam APBN.
Artinya, di bawah Prabowo Subianto performa penyerapan anggaran Kemhan jauh di bawah standar ideal. Diketahui berdasarkan informasi Kementerian Keuangan, pada tahun anggaran 2019, masih ada Rp19 triliun tidak terserap (unspent). Artinya, masih ada gap antara perencanaan dan eksekusi deliverynya.
"Ditahun 2019, ada Rp19 triliun anggaran Kemhan tidak terserap. Artinya, ada gap antara perencanaan dan eksekusinya. Sangat disayangkan, punya ide besar, tapi eksekusi kerjanya nol besar," papar Arjuna.
Arjuna juga menyoroti adanya pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 sebesar Rp 1,28 triliun kepada PT PAL yang merupakan perusahaan plat merah galangan kapal terbesar di Indonesia yang telah disetujui oleh Komisi Bidang Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
PMN tersebut guna mendukung pembangunan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam. Menurut Arjuna, optimalisasi PMN harus menjadi perhatian pemerintah sehingga benar-benar digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kapal selam.
"PT PAL mendapat PMN sebesar Rp1,28 triliun di tahun ini. Seharusnya kinerja pemeliharaan dan perawatan kapal selam bisa meningkat. Bukan malah terjadi tragedi. Kami kira ini perlu di evaluasi secara menyeluruh oleh Presiden. Untuk kebaikan bersama, terutama untuk performa pertahanan kita dan itu kaitannya dengan wibawa bangsa Indonesia di mata dunia," tutup Arjuna
(maf)
Lihat Juga :
tulis komentar anda