Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya Ngadu ke Wantimpres
Selasa, 20 April 2021 - 22:00 WIB
Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya (FPBNJ) telah menyambangi Kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jakarta, Selasa (20/4/2021). Foto/Istimewa
JAKARTA - Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya ( FPBNJ ) telah menyambangi Kantor Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres ), Jakarta, Selasa (20/4/2021). Di sana, mereka curhat kepada Anggota Wantimpres, Soekarwo.
"Pertemuan pada pagi hari ini syukur alhamdulillah kami diterima oleh Bapak Soekarwo dan kami ini dari pensiunan anuitas Jiwasraya mengalami tekanan mengalami suasana kebatinan yang sangat mendalam mengingat ketidakadilan bahwa kami harus direstrukturisasi oleh Jiwasraya," ujar Ketua Umum FPBNJ Syahrul Tahir usai audiensi. Baca juga: Setelah ke PDIP, Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya Mengadu ke Nasdem
Mereka menilai kerugian Jiwasraya bukan tanggung jawab pensiunan. Karena kisruh yang terjadi mengakibatkan potensi kerugian yang sangat besar, dia menilai skandal korupsi Jiwasraya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola, pemerintah selaku pemilik dan otoritas pengawasan yang berwenang.
Sehingga, mereka menilai menyeret para pensiunan BUMN untuk dibebani tanggung jawab adalah sangat tidak adil dan tidak patut. Dalam pertemuan tersebut FPBNJ meminta diperlakuan dengan adil agar kesalahan pihak lain tidak dibebankan kepada pensiunan.
"Pertemuan pada pagi hari ini syukur alhamdulillah kami diterima oleh Bapak Soekarwo dan kami ini dari pensiunan anuitas Jiwasraya mengalami tekanan mengalami suasana kebatinan yang sangat mendalam mengingat ketidakadilan bahwa kami harus direstrukturisasi oleh Jiwasraya," ujar Ketua Umum FPBNJ Syahrul Tahir usai audiensi. Baca juga: Setelah ke PDIP, Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya Mengadu ke Nasdem
Mereka menilai kerugian Jiwasraya bukan tanggung jawab pensiunan. Karena kisruh yang terjadi mengakibatkan potensi kerugian yang sangat besar, dia menilai skandal korupsi Jiwasraya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola, pemerintah selaku pemilik dan otoritas pengawasan yang berwenang.
Sehingga, mereka menilai menyeret para pensiunan BUMN untuk dibebani tanggung jawab adalah sangat tidak adil dan tidak patut. Dalam pertemuan tersebut FPBNJ meminta diperlakuan dengan adil agar kesalahan pihak lain tidak dibebankan kepada pensiunan.
Lihat Juga :