Empat Hal yang Pengaruhi Reshuffle Kabinet
Selasa, 20 April 2021 - 13:20 WIB
Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Isu perombakan kabinet atau reshuffle belakangan ini ramai diperbincangkan. Isu reshuffle kali ini muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
Presiden Jokowi juga mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) Jeirry Sumampow mengatakan kalau bicara soal apa saja yang memengaruhi reshuffle kali ini, paling tidak ada empat hal yang penting disebutkan.
Pertama, kata Jeirry, soal yang sifatnya administrasi demi percepatan pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Jokowi, yaitu penggabungan Kementerian Ristek dan Pendidikan dan penambahan kementerian baru, Kementerian Investasi. "Ini tentu berdasarkan kebutuhan akibat adanya UU Cipta Kerja. Untuk dua kementerian baru ini, banyak nama sudah disebut," ujar Jeirry dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Selasa (20/4/2021).
Menurut Jeirry, penggabungan Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan membuat posisi Nadiem Makarim menjadi rawan diganti. Hal tersebut dinilai Jeirry wajar saja mengingat kompetensi Nadiem Makarim untuk riset tak kuat.
"Nama seperti Prof. Jimly Asshiddiqie saya anggap layak duduk di posisi itu. Untuk Kementerian Investasi, orang seperti Maruarar Sirait saya kira layak dipertimbangkan menduduki posisi itu. Beliau memenuhi kriteria untuk itu. Latar belakang pengusaha, track record politik yang relatif bersih, pengalaman di DPR selama dua periode, serta jaringan bisnis yang dimiliki, merupakan politisi dari parpol besar pendukung Presiden Jokowi, saya kira cukup untuk menjadi alasan bagi Presiden Jokowi memilih yang bersangkutan," katanya.
Tentu, kata dia, nama lain bisa saja dimunculkan. Misalnya, dia menyebut Basuki Tjahaja Purnama, Sandiaga Uno atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. "Siapa yang dipilih sangat tergantung juga dengan kecocokan yang bersangkutan dengan Presiden Jokowi. Kita tunggu saja," tuturnya.
Kedua, kata Jeirry, evaluasi kinerja para menteri. Menurut Jeirry, momentum reshuffle selalu dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja para menterinya dan menggantinya.
Presiden Jokowi juga mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) Jeirry Sumampow mengatakan kalau bicara soal apa saja yang memengaruhi reshuffle kali ini, paling tidak ada empat hal yang penting disebutkan.
Pertama, kata Jeirry, soal yang sifatnya administrasi demi percepatan pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Jokowi, yaitu penggabungan Kementerian Ristek dan Pendidikan dan penambahan kementerian baru, Kementerian Investasi. "Ini tentu berdasarkan kebutuhan akibat adanya UU Cipta Kerja. Untuk dua kementerian baru ini, banyak nama sudah disebut," ujar Jeirry dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Selasa (20/4/2021).
Menurut Jeirry, penggabungan Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan membuat posisi Nadiem Makarim menjadi rawan diganti. Hal tersebut dinilai Jeirry wajar saja mengingat kompetensi Nadiem Makarim untuk riset tak kuat.
"Nama seperti Prof. Jimly Asshiddiqie saya anggap layak duduk di posisi itu. Untuk Kementerian Investasi, orang seperti Maruarar Sirait saya kira layak dipertimbangkan menduduki posisi itu. Beliau memenuhi kriteria untuk itu. Latar belakang pengusaha, track record politik yang relatif bersih, pengalaman di DPR selama dua periode, serta jaringan bisnis yang dimiliki, merupakan politisi dari parpol besar pendukung Presiden Jokowi, saya kira cukup untuk menjadi alasan bagi Presiden Jokowi memilih yang bersangkutan," katanya.
Tentu, kata dia, nama lain bisa saja dimunculkan. Misalnya, dia menyebut Basuki Tjahaja Purnama, Sandiaga Uno atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. "Siapa yang dipilih sangat tergantung juga dengan kecocokan yang bersangkutan dengan Presiden Jokowi. Kita tunggu saja," tuturnya.
Kedua, kata Jeirry, evaluasi kinerja para menteri. Menurut Jeirry, momentum reshuffle selalu dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja para menterinya dan menggantinya.
tulis komentar anda