Mau Garap Tata Kelola Pelabuhan, Ketua KPK Minta Izin ke Luhut
Selasa, 13 April 2021 - 15:27 WIB
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/4/2021). FOTO/SINDOnews/RAKA DWI NOVIANTO
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Firli Bahuri mengaku sudah bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk meminta izin menggarap tata kelola di pelabuhan.
Hal itu diungkapkan Firli saat membeberkan lima aksi KPK dalam fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Di mana, salah satu aksinya KPK yakni, peningkatan pelayanan dan pemangkasan birokrasi.
"Mohon izin kami sampaikan beberapa waktu lalu kami sudah rapat dengan bapak Menteri Maritim dan Investasi, kami ingin mengelola tata kelola pelabuhan, sehingga jalur logistik itu bisa kita amankan dan bisa menurunkan biaya tinggi," kata Firli di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, yang disiarkan melalui akun YouTube KPK, Selasa (13/4/2021).
Baca juga: Senang Lihat Banyak OTT KPK, Luhut: Tapi Pencegahan Lebih Penting
Tak hanya tata kelola pelabuhan, KPK juga melancarkan aksinya dalam fokus di stranas PK terkait penguatan peran aparat pengawas pemerintah. Kemudian, percepatan pembangunan sistem berbasis elektronik.
"Keempat, penguatan sistem penanganan perkara yang terintegrasi. Dan kelima, penguatan terhadap aparatur penegak hukum," kata Firli.
Baca juga: Titah Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik & Kekuasaan
Hal itu diungkapkan Firli saat membeberkan lima aksi KPK dalam fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Di mana, salah satu aksinya KPK yakni, peningkatan pelayanan dan pemangkasan birokrasi.
"Mohon izin kami sampaikan beberapa waktu lalu kami sudah rapat dengan bapak Menteri Maritim dan Investasi, kami ingin mengelola tata kelola pelabuhan, sehingga jalur logistik itu bisa kita amankan dan bisa menurunkan biaya tinggi," kata Firli di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, yang disiarkan melalui akun YouTube KPK, Selasa (13/4/2021).
Baca juga: Senang Lihat Banyak OTT KPK, Luhut: Tapi Pencegahan Lebih Penting
Tak hanya tata kelola pelabuhan, KPK juga melancarkan aksinya dalam fokus di stranas PK terkait penguatan peran aparat pengawas pemerintah. Kemudian, percepatan pembangunan sistem berbasis elektronik.
"Keempat, penguatan sistem penanganan perkara yang terintegrasi. Dan kelima, penguatan terhadap aparatur penegak hukum," kata Firli.
Baca juga: Titah Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik & Kekuasaan
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(abd)
tulis komentar anda