KSPI Demo Minta MK Batalkan UU Cipta Kerja
Senin, 12 April 2021 - 14:44 WIB
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (12/4/2021). FOTO/MPI/DIMAS CHOIRUL
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) menggelar demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (12/4/2021). KSPI meminta hakim MK membatalkan Omnibus law Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11/2020, khusus klaster ketenagakerjaan yang dinilai akan membuat buruh makin terpojok.
Adapun aturan yang disorot oleh KSPI meliputi empat Peraturan Pemerintah (PP) turunan yakni PP 34 tentang Tenaga Kerja Asing, PP 35 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja hingga PHK, PP 36 tentang Pengupahan, dan terakhir PP 37 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KSPI Ramidi mengatakan terdapat banyak masalah yang sudah berulang kali disinggung oleh KSPI, seperti perubahan pesangon, jam kerja, ketentuan PKWT, hingga dihapusnya aturan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK).
Baca juga: Pemerintah Terbitkan PP Perizinan Usaha Turunan UU Cipta Kerja
"Kami harap MK segera mengabulkan tuntutan kita untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya," kata Ramidi di depan Gedung MK, Senin (12/4/2021).
Dia mengatakan, seharusnya pemerintah tidak menandatangani atau membuat PP turunan terkait klaster ketenagakerjaan. Untuk itu, dengan pengajuan sidang Judisial Review (JR) pada beberapa waku lalu, KSPI berharap hakim MK mengabulkan gugatan mereka.
"Tetapi bila ini (JR) tidak sama sekali diabaikan. Kami pasti akan melakukan langkah-langkah konstitusional karena itu yang kami kedepankan. Karena bukan cuma buruh yang kena imbas tapi seluruh masyarakat terkena imbasnya," katanya.
Baca juga: Strategi Optimalisasi UU Cipta Kerja dalam Mendorong Akselerasi Investasi
Adapun aturan yang disorot oleh KSPI meliputi empat Peraturan Pemerintah (PP) turunan yakni PP 34 tentang Tenaga Kerja Asing, PP 35 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja hingga PHK, PP 36 tentang Pengupahan, dan terakhir PP 37 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KSPI Ramidi mengatakan terdapat banyak masalah yang sudah berulang kali disinggung oleh KSPI, seperti perubahan pesangon, jam kerja, ketentuan PKWT, hingga dihapusnya aturan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK).
Baca juga: Pemerintah Terbitkan PP Perizinan Usaha Turunan UU Cipta Kerja
"Kami harap MK segera mengabulkan tuntutan kita untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya," kata Ramidi di depan Gedung MK, Senin (12/4/2021).
Dia mengatakan, seharusnya pemerintah tidak menandatangani atau membuat PP turunan terkait klaster ketenagakerjaan. Untuk itu, dengan pengajuan sidang Judisial Review (JR) pada beberapa waku lalu, KSPI berharap hakim MK mengabulkan gugatan mereka.
"Tetapi bila ini (JR) tidak sama sekali diabaikan. Kami pasti akan melakukan langkah-langkah konstitusional karena itu yang kami kedepankan. Karena bukan cuma buruh yang kena imbas tapi seluruh masyarakat terkena imbasnya," katanya.
Baca juga: Strategi Optimalisasi UU Cipta Kerja dalam Mendorong Akselerasi Investasi
tulis komentar anda