Kritik Penggabungan Kemendikbud-Kemenristek, Mardani PKS: Seperti Poco-Poco
Senin, 12 April 2021 - 11:29 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik rencana digabungnya Kementerian Riset dan Teknologi ( Kemenristek ) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ). Menurutnya, rencana tersebut dinilai tak konsisten.
Mardani memandang bahwa penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud sebetulnya langkah mundur. Bahkan, kata dia, rencana itu juga dianggap tidak mendorong perwujudan UU No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
"Ini seperti poco-poco, maju mundur maju mundur. Dan ini dapat mempengaruhi kinerja riset ke depan," kata Mardani kepada wartawan, Senin (12/4/2021).
Baca juga: Cerita Bambang Brodjonegoro tentang Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud
Anggota Komisi II DPR itu juga mengkritik rencana pembentukan Kementerian Investasi. Menurutnya, bukan kementerian yang menentukan datangnya investasi, tapi tingkat korupsi yang rendah. "Kepastian hukum dan birokrasi yang melayani jadi kuncinya," ujarnya.
Saat disinggung soal isu yang menyebut akan dilakukannya perombakan kabinetreshufflekembali, Mardani mengaku tak ingin ikut campur lebih jauh. "Untuk reshuffle, monggo saja itu haknya Presiden. Tapi integritas dan kapasitas menjadi syarat utama," tuturnya.
Mardani memandang bahwa penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud sebetulnya langkah mundur. Bahkan, kata dia, rencana itu juga dianggap tidak mendorong perwujudan UU No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
"Ini seperti poco-poco, maju mundur maju mundur. Dan ini dapat mempengaruhi kinerja riset ke depan," kata Mardani kepada wartawan, Senin (12/4/2021).
Baca juga: Cerita Bambang Brodjonegoro tentang Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud
Anggota Komisi II DPR itu juga mengkritik rencana pembentukan Kementerian Investasi. Menurutnya, bukan kementerian yang menentukan datangnya investasi, tapi tingkat korupsi yang rendah. "Kepastian hukum dan birokrasi yang melayani jadi kuncinya," ujarnya.
Saat disinggung soal isu yang menyebut akan dilakukannya perombakan kabinetreshufflekembali, Mardani mengaku tak ingin ikut campur lebih jauh. "Untuk reshuffle, monggo saja itu haknya Presiden. Tapi integritas dan kapasitas menjadi syarat utama," tuturnya.
Lihat Juga :