Soal Keamanan Galon Guna Ulang, Komisi IX Dukung Kebijakan BPOM

Fadholi mengatakan, BPOM tidak harus bertemu dengan Komisi IX DPR dalam pengambilan kebijakan terkait keamanan galon guna ulang AMDK ini, kecuali memang benar-benar ada temuan di lapangan bahwa kemasan itu membahayakan kesehatan bayi dan balita serta calon bayi ibu hamil. "Kalau memang itu tupoksinya tidak harus ketemu dengan DPR. Ketika BPOM mengambil satu kebijakan yang sesuai dengan tupoksi mereka, kita menghormatinya," katanya.

Dia menegaskan yang menjadi konsen Komisi IX adalah makanan dan minuman yang beredar di masyarakat itu bisa dikonsumsi dengan sehat. "Dalam hal ini, BPOM lah yang memberikan izin beredarnya yang tentu sesuai standar. Jadi bukan karena intervensi oleh siapa pun," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Kurniasih Mufidayati juga mengatakan bahwa semua obat, makanan dan minuman serta kosmetik wajib memenuhi standar aman dan standar yang telah ditetapkan oleh BPOM dengan kajian yang sesuai dengan peraturan.

Baca juga: DPR Akan Koordinasi dengan BPOM Sikapi Masalah BPA



"Jadi silakan mengacu ke BPOM, jika BPOM menyatakan aman maka insyaAlllah sudah sesuai kaidah yang berlaku. Hal ini berlaku untuk semua hal baik obat, makanan maupun kosmetik. Saya berharap semua pihak memberikan perhatian besar pada kesehatan masyarakat dan informasi yang benar yang beredar," katanya saat dikonfirmasi mengenai munculnya berita-berita hoaks terkait galon guna ulang.