Ketua KPK Ingatkan Pejabat Serahkan LHKPN: Jangan Lupa atau Pura-pura Lupa
Rabu, 31 Maret 2021 - 22:24 WIB
7. Bidang BUMN dan BUMD, tingkat kepatuhan sebesar 91,67% dimana dari 378.278 wajib lapor, sebanyak 346.758 telah menyerahkan LHKPN sementara 31.520 lainnya belum melaporkan ke KPK.
Ketua KPK Firli Bahuri berharap persentase laporan LHKPN penyelenggara negara yang tercatat 91.67 % Pertanggal 30 Maret Pukul 23.59 WIB, menjadi genap 100 % sebelum pergantian hari yakni pukul 00.00 WIB.
"Kami ingatkan kembali, LHKPN adalah potret sederhana kejujuran seorang penyelenggara dan abdi negara," kata Firli dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Rabu (31/3/2021).
Dia menjelaskan kepatutan dalam kepatuhan saat menyampaikan LHKPN, merupakan cerminan jiwa dan jati diri serta kepribadian baik seorang penyelenggara negara, yang memang layak dan pantas diberi kepercayaan sebagai seorang pejabat negara direpublik ini.
Bagi penyelenggara negara, kata dia, LHKPN seygyanya berfungsi sebagai alarm untuk mengukur wajar tidaknya harta atau halal-haram kekayaan yang diperoleh dari gaji sebagai seorang penyelenggara negara.
"Inilah entry point dari LHKPN yang diharapkan dapat menimbulkan budaya dan rasa malu jika hartanya bertambah secara tidak wajar atau tidak sebanding dengan pendapatan seorang penyelenggara negara, dan takut apabila kekayaan melimpah bukan berasal dari gajinya sebagai abdi negara," tuturnya.
Dengan kata lain, kata dia, LHKPN memiliki fungsi pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi yang penekanannya kembali kepada diri pribadi para penyelenggara negara, agar mereka senantiasa menjaga integritas, kesederhanaan, jujur dan takut korupsi.
"Karena kejahatan kemanusiaan tersebut dapat diketahui dari melejitnya jumlah harta dan kekayaan yang tidak sebanding dengan pendapatannya, pada LHKPN," tuturnya.
Dia mengakui peran masyarakat dalam memantau kepatutan serta kejujuran para penyelenggaran negara dalam menyampaikan LHKPN, juga sangat penting dan dibutuhkan.
Firli menjelaskan, masyarakat dapat mengetahui harta kekayaan penyelenggara dengan mengetik nama penyelenggara negara yang dimaksud pada kolom search di laman e-Announcement LHKPN pada e-lhkpn.kpk.go.id dan setelah menekan tombol search, maka akan keluar ikhtisar LHKPN penyelenggara negara yang bersangkutan.
Lihat Juga: Seusai Sita Rumah Mewah SYL, KPK Kembali Geledah Rumah Kerabat di Jalan Hertasning Makassar
Ketua KPK Firli Bahuri berharap persentase laporan LHKPN penyelenggara negara yang tercatat 91.67 % Pertanggal 30 Maret Pukul 23.59 WIB, menjadi genap 100 % sebelum pergantian hari yakni pukul 00.00 WIB.
"Kami ingatkan kembali, LHKPN adalah potret sederhana kejujuran seorang penyelenggara dan abdi negara," kata Firli dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Rabu (31/3/2021).
Dia menjelaskan kepatutan dalam kepatuhan saat menyampaikan LHKPN, merupakan cerminan jiwa dan jati diri serta kepribadian baik seorang penyelenggara negara, yang memang layak dan pantas diberi kepercayaan sebagai seorang pejabat negara direpublik ini.
Bagi penyelenggara negara, kata dia, LHKPN seygyanya berfungsi sebagai alarm untuk mengukur wajar tidaknya harta atau halal-haram kekayaan yang diperoleh dari gaji sebagai seorang penyelenggara negara.
"Inilah entry point dari LHKPN yang diharapkan dapat menimbulkan budaya dan rasa malu jika hartanya bertambah secara tidak wajar atau tidak sebanding dengan pendapatan seorang penyelenggara negara, dan takut apabila kekayaan melimpah bukan berasal dari gajinya sebagai abdi negara," tuturnya.
Dengan kata lain, kata dia, LHKPN memiliki fungsi pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi yang penekanannya kembali kepada diri pribadi para penyelenggara negara, agar mereka senantiasa menjaga integritas, kesederhanaan, jujur dan takut korupsi.
"Karena kejahatan kemanusiaan tersebut dapat diketahui dari melejitnya jumlah harta dan kekayaan yang tidak sebanding dengan pendapatannya, pada LHKPN," tuturnya.
Dia mengakui peran masyarakat dalam memantau kepatutan serta kejujuran para penyelenggaran negara dalam menyampaikan LHKPN, juga sangat penting dan dibutuhkan.
Firli menjelaskan, masyarakat dapat mengetahui harta kekayaan penyelenggara dengan mengetik nama penyelenggara negara yang dimaksud pada kolom search di laman e-Announcement LHKPN pada e-lhkpn.kpk.go.id dan setelah menekan tombol search, maka akan keluar ikhtisar LHKPN penyelenggara negara yang bersangkutan.
Lihat Juga: Seusai Sita Rumah Mewah SYL, KPK Kembali Geledah Rumah Kerabat di Jalan Hertasning Makassar
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda