Demokrat AHY Tuding Gerombolan Moeldoko Gelar KLB Ilegal Lintas Partai
Selasa, 30 Maret 2021 - 11:22 WIB
Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra menanggapi pernyataan Jubir Demokrat hasil KLB, Muhammad Rahmad yang menyatakan Moeldoko tak terpengaruh dengan pernyataan AHY dalam konferensi pers kemarin. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ), Herzaky Mahendra Putra menanggapi pernyataan Juru Bicara Partai Demokrat hasil KLB, Muhammad Rahmad yang menyatakan kubu Ketua Umum Moeldoko tak terpengaruh dengan pernyataan AHY dalam konferensi pers kemarin. Pasalnya, AHY dianggap sudah demisioner sebagai Ketua Umum Partai Demokrat .
Herzaky menganggap Rahmad dan gerombolan Moeldoko pelaku begal politik pelaksana KLB ilegal ini terus menebar informasi bohong dan fitnah. "Tapi, publik pun sudah tidak mau tertipu oleh narasi bohong dan kosong mereka. Karena omongan Rahmad dan gerombolannya itu tong kosong nyaring bunyinya. Tidak ada bukti, tidak ada fakta, hanya kebohongan," ujarnya saat dihubungi, Selasa (30/3/2021).
Herzaky menegaskan kepengurusan Partai Demokrat yang sah saat ini berdasarkan UU Parpol dan sudah dikukuhkan dengan SK Menkumham tahun 2020 adalah kepengurusan Partai Demokrat pimpinan AHY. Menurut dia, Menkumham Yasonna Laoly dan Menko Polhukam Mahfud MD juga sudah berulang kali menyatakan itu.
"Alhamdulillah, para pemilik suara di berbagai tingkatan, pengurus DPP, DPD, DPC, maupun anggota dewan di tiap tingkatan, dari DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia, semuanya kompak dan solid bersama Ketum AHY. Tidak ada yang terpengaruh oleh intimidasi dan manipulasi gerombolan Moeldoko," jelasnya.
Lebih lanjut Zaky sapaan akrabnya menganggap Moeldoko itu Ketum abal-abal hasil KLB ilegal. Karena syarat sah untuk mengusulkan KLB, tidak terpenuhi sama sekali. Dia melihat tak ada satupun pemilik suara sah, baik DPD, maupun DPC yang mengusulkan KLB.
"Yang melaksanakan KLB ilegal pun tidak sesuai dengan ketentuan di UU Parpol. Bukan DPP Partai Demokrat yang sah dan tidak ada surat mandat dari DPP Partai Demokrat yang sah."
"Lalu, pesertanya pun bukan pemilik suara. Banyak yang hadir sudah lama tidak aktif di Partai Demokrat. Bahkan, tidak sedikit yang berasal dari partai lain. Makanya ada yang menyebut ini KLB ilegal lintas partai," sambung Zaky.
Karenanya, Zaky menyebut para begal politik yang tergabung dalam gerombolan Moeldoko ini, gagal penuhi syarat-syarat untuk buat KLB yang sah. Sehingga, terus menebar kebohongan buat menutupi kegagalan total mereka. Maklum, katanya, satu kebohongan mereka kan perlu ditutupi dengan seribu kebohongan lainnya.
"Saran kami kepada gerombolan Moeldoko, lebih baik miskin harta tapi punya harga diri, daripada kaya raya tapi berkhianat. Sekali pengkhianat, sekali tukang bohong, selamanya akan dicap pengkhianat, tukang bohong, oleh publik, oleh tetangga, oleh keluarga besarnya," tandasnya.
Herzaky menganggap Rahmad dan gerombolan Moeldoko pelaku begal politik pelaksana KLB ilegal ini terus menebar informasi bohong dan fitnah. "Tapi, publik pun sudah tidak mau tertipu oleh narasi bohong dan kosong mereka. Karena omongan Rahmad dan gerombolannya itu tong kosong nyaring bunyinya. Tidak ada bukti, tidak ada fakta, hanya kebohongan," ujarnya saat dihubungi, Selasa (30/3/2021).
Herzaky menegaskan kepengurusan Partai Demokrat yang sah saat ini berdasarkan UU Parpol dan sudah dikukuhkan dengan SK Menkumham tahun 2020 adalah kepengurusan Partai Demokrat pimpinan AHY. Menurut dia, Menkumham Yasonna Laoly dan Menko Polhukam Mahfud MD juga sudah berulang kali menyatakan itu.
"Alhamdulillah, para pemilik suara di berbagai tingkatan, pengurus DPP, DPD, DPC, maupun anggota dewan di tiap tingkatan, dari DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia, semuanya kompak dan solid bersama Ketum AHY. Tidak ada yang terpengaruh oleh intimidasi dan manipulasi gerombolan Moeldoko," jelasnya.
Lebih lanjut Zaky sapaan akrabnya menganggap Moeldoko itu Ketum abal-abal hasil KLB ilegal. Karena syarat sah untuk mengusulkan KLB, tidak terpenuhi sama sekali. Dia melihat tak ada satupun pemilik suara sah, baik DPD, maupun DPC yang mengusulkan KLB.
"Yang melaksanakan KLB ilegal pun tidak sesuai dengan ketentuan di UU Parpol. Bukan DPP Partai Demokrat yang sah dan tidak ada surat mandat dari DPP Partai Demokrat yang sah."
"Lalu, pesertanya pun bukan pemilik suara. Banyak yang hadir sudah lama tidak aktif di Partai Demokrat. Bahkan, tidak sedikit yang berasal dari partai lain. Makanya ada yang menyebut ini KLB ilegal lintas partai," sambung Zaky.
Karenanya, Zaky menyebut para begal politik yang tergabung dalam gerombolan Moeldoko ini, gagal penuhi syarat-syarat untuk buat KLB yang sah. Sehingga, terus menebar kebohongan buat menutupi kegagalan total mereka. Maklum, katanya, satu kebohongan mereka kan perlu ditutupi dengan seribu kebohongan lainnya.
"Saran kami kepada gerombolan Moeldoko, lebih baik miskin harta tapi punya harga diri, daripada kaya raya tapi berkhianat. Sekali pengkhianat, sekali tukang bohong, selamanya akan dicap pengkhianat, tukang bohong, oleh publik, oleh tetangga, oleh keluarga besarnya," tandasnya.
(kri)
tulis komentar anda