Teken MoU, KIP dan AMSI Optimalkan Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Negara

Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa nota kesepahaman diteken untuk memaksimalkan partisipasi publik dalam pengelolaan negara, terutama dalam mengawasi jalannya program pemerintah dengan informasi yang memadai bagi publik.

Baca juga: Forkip Minta Keterbukaan Informasi soal KLB Deliserdang ke Moeldoko

“Menyediakan informasi yang memadai itu adalah tanggung jawab media massa. Tapi informasi yang memadai bisa disajikan, mengandaikan media memiliki akses kepada sumber informasi. Informasi yang memadai itu menyangkut apa saja, termasuk data,” kata Wenseslaus Manggut.

Ia menambahkan akses terhadap data tidak saja mengembalikan jurnalisme menjadi berkualitas. “Tapi juga membuka kesempatan bagi publik untuk memahami jalannya negara dalam data dan angka,” katanya.