Pesan Jokowi ke Bupati: Anggaran Jangan Diecer-ecer
Jum'at, 26 Maret 2021 - 11:38 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/Dok SINDO
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) meminta para bupati tidak mengecer APBD kepada seluruh dinas yang ada. Anggaran negara terbatas sehinggga harus ada skala prioritas.
“Sekali lagi anggaran itu terbatas. APBN itu terbatas, APBD juga terbatas. Jadi jangan diecer-ecer. Jangan dibagi rata. Saya ingatkan bolak- balik jangan dibagi rata, jangan diecer-ecer untuk semua unit organisasi yang ada di kabupaten bapak ibu sekalian,” katanya pada Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional V Apkasi di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).
"Jangan membelanjakan untuk banyak pos belanja. Semuanya dinas diberi. Semua, semua, semua, semua. Kita enggak punya skala prioritas. Nggak tau prioritasnya yang mana,” lanjutnya.
Menurutnya jika anggaran dibagi rata ke semua dinas tanpa ada skala prioritas tidak akan jadi apa pun. Bahkan dia menyebut bisa jadi tidak akan terpilih untuk periode keduanya.
"Sekali lagi jangan anggaran itu diecer-ecer. Jangan disebar di seluruh pos belanja. Nggak akan jadi (apa pun). Setahun ilang, dua tahun ilang. Kok nggak keliatan, nggak keliatan. Tahu-tahu sudah lima tahun nggak kepilih karena nggak jelas. Ini bupati kok sudah lima tahun nggak keliatan, nggak bangun apa-apa. Karena pos belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja," ungkapnya
Menurutnya, setiap bupati cukup membuat dua program prioritas untuk diselesaikan dalam waktu lima tahun pemerintahannya. Anggaran kabupaten nantinya sebanyak 60 sampai 70% dikonsentrasikan ke dua program prioritas tersebut.
"(Misalnya) saya pengen semua pasar di kabupaten saya selesai dalam lima tahun ke depan. Sudah konsentrasikan anggaran itu ke sana. (Misalnya) saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare, sudah konsentrasikan semua ke sana. 60%, 70% konsentrasikan anggaran ke sana. Rakyat akan ingat waduh ini besar-besaran membuat sawah. Wah ini rampung ada 60 pasar di kabupaten semuanya sekarang jadi dibangun semuanya," paparnya.
“Sekali lagi anggaran itu terbatas. APBN itu terbatas, APBD juga terbatas. Jadi jangan diecer-ecer. Jangan dibagi rata. Saya ingatkan bolak- balik jangan dibagi rata, jangan diecer-ecer untuk semua unit organisasi yang ada di kabupaten bapak ibu sekalian,” katanya pada Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional V Apkasi di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).
"Jangan membelanjakan untuk banyak pos belanja. Semuanya dinas diberi. Semua, semua, semua, semua. Kita enggak punya skala prioritas. Nggak tau prioritasnya yang mana,” lanjutnya.
Menurutnya jika anggaran dibagi rata ke semua dinas tanpa ada skala prioritas tidak akan jadi apa pun. Bahkan dia menyebut bisa jadi tidak akan terpilih untuk periode keduanya.
"Sekali lagi jangan anggaran itu diecer-ecer. Jangan disebar di seluruh pos belanja. Nggak akan jadi (apa pun). Setahun ilang, dua tahun ilang. Kok nggak keliatan, nggak keliatan. Tahu-tahu sudah lima tahun nggak kepilih karena nggak jelas. Ini bupati kok sudah lima tahun nggak keliatan, nggak bangun apa-apa. Karena pos belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja," ungkapnya
Menurutnya, setiap bupati cukup membuat dua program prioritas untuk diselesaikan dalam waktu lima tahun pemerintahannya. Anggaran kabupaten nantinya sebanyak 60 sampai 70% dikonsentrasikan ke dua program prioritas tersebut.
"(Misalnya) saya pengen semua pasar di kabupaten saya selesai dalam lima tahun ke depan. Sudah konsentrasikan anggaran itu ke sana. (Misalnya) saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare, sudah konsentrasikan semua ke sana. 60%, 70% konsentrasikan anggaran ke sana. Rakyat akan ingat waduh ini besar-besaran membuat sawah. Wah ini rampung ada 60 pasar di kabupaten semuanya sekarang jadi dibangun semuanya," paparnya.
tulis komentar anda