1.758 WNI dan WNA Terdeteksi Positif COVID-19 Masuk Indonesia Sepanjang 2021
Jum'at, 19 Maret 2021 - 15:37 WIB
Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan bahwa dari 28 Desember 2020 hingga 17 Maret 2021, total sebanyak 1.758 orang positif COVID-19 dari 168 WNI dan 1.593 WNI masuk Indonesia. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan bahwa dari 28 Desember 2020 hingga 17 Maret 2021, total sebanyak 1.758 orang positif COVID-19 dari 168 Warga Negara Asing ( WNA ) dan 1.593 Warga Negara Indonesia ( WNI ) masuk Indonesia.
Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo pun menegaskan hal ini merupakan fakta bahwa tidak ada negara di dunia yang terbebas dari COVID-19. “Perkembangan kedatangan warga negara kita dan juga asing. Kalau kita lihat sebenarnya tidak ada negara yang betul-betul terbebas dari COVID-19,” ujarnya pada Konferensi Pers Perpanjangan PPKM Mikro, secara virtual, Jumat (19/3/2021).
“Jadi kalau ada yang mengatakan negara a, b, c, itu nggak ada COVID-19-nya, terbukti mereka datang ke negara kita membawa dokumen negatif COVID-19 ternyata positif COVID-19,” tegas Doni.
Doni pun mengatakan bahwa kebijakan pemerintah yang diputuskan Presiden pada tanggal 28 Desember yang lalu membuktikan bahwa upaya pemerintah upaya kita bersama untuk menjaring mereka yang dari luar baik itu WNI, repatriasi, dan juga WNA, efektif.
“Sehingga keberhasilan PPKM mikro diikuti dengan ketelitian petugas kita yang melakukan program perkarantinaan ini berjalan dengan sangat baik,” kata Doni.
Doni mengatakan mereka yang datang negatif itu dipisahkan dengan yang positif. Dan yang positif langsung masuk isolasi. Sementara yang negatif masuk kawasan karantina baik di hotel maupun di Wisma Pademangan. “Setelah 5 hari melakukan karantina dilakukan swab kedua, ada yang positif dan negatif. Kalau kita ada 547 orang yang ternyata setelah di swab kedua ternyata positif,” kata Doni.
Dia menjelaskan sejumlah pihak mengklaim bahwa tracing ini dianggap sebagai pemborosan. “Beberapa pihak juga menyampaikan ini terjadi pemborosan. Saya sudah mau menjelaskan bahwa memilih mana membiayai untuk terjadinya swab PCR dengan mereka yang terpapar Covid kita bebaskan pulang ke kampung halaman berapa banyak orang yang akan tertular.”
Namun upaya ini, kata Doni, sudah diperhitungkan untuk rugi dan baik buruknya karena menyangkut masalah kesehatan masyarakat. “Inilah semuanya kita perhitungkan untung ruginya baik buruknya sehingga menyangkut masalah penanganan kesehatan ini harus betul-betul teliti dengan semua pertimbangan yang matang,” tegasnya.
Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo pun menegaskan hal ini merupakan fakta bahwa tidak ada negara di dunia yang terbebas dari COVID-19. “Perkembangan kedatangan warga negara kita dan juga asing. Kalau kita lihat sebenarnya tidak ada negara yang betul-betul terbebas dari COVID-19,” ujarnya pada Konferensi Pers Perpanjangan PPKM Mikro, secara virtual, Jumat (19/3/2021).
“Jadi kalau ada yang mengatakan negara a, b, c, itu nggak ada COVID-19-nya, terbukti mereka datang ke negara kita membawa dokumen negatif COVID-19 ternyata positif COVID-19,” tegas Doni.
Doni pun mengatakan bahwa kebijakan pemerintah yang diputuskan Presiden pada tanggal 28 Desember yang lalu membuktikan bahwa upaya pemerintah upaya kita bersama untuk menjaring mereka yang dari luar baik itu WNI, repatriasi, dan juga WNA, efektif.
“Sehingga keberhasilan PPKM mikro diikuti dengan ketelitian petugas kita yang melakukan program perkarantinaan ini berjalan dengan sangat baik,” kata Doni.
Doni mengatakan mereka yang datang negatif itu dipisahkan dengan yang positif. Dan yang positif langsung masuk isolasi. Sementara yang negatif masuk kawasan karantina baik di hotel maupun di Wisma Pademangan. “Setelah 5 hari melakukan karantina dilakukan swab kedua, ada yang positif dan negatif. Kalau kita ada 547 orang yang ternyata setelah di swab kedua ternyata positif,” kata Doni.
Dia menjelaskan sejumlah pihak mengklaim bahwa tracing ini dianggap sebagai pemborosan. “Beberapa pihak juga menyampaikan ini terjadi pemborosan. Saya sudah mau menjelaskan bahwa memilih mana membiayai untuk terjadinya swab PCR dengan mereka yang terpapar Covid kita bebaskan pulang ke kampung halaman berapa banyak orang yang akan tertular.”
Namun upaya ini, kata Doni, sudah diperhitungkan untuk rugi dan baik buruknya karena menyangkut masalah kesehatan masyarakat. “Inilah semuanya kita perhitungkan untung ruginya baik buruknya sehingga menyangkut masalah penanganan kesehatan ini harus betul-betul teliti dengan semua pertimbangan yang matang,” tegasnya.
(kri)
Lihat Juga :
tulis komentar anda