Kisruh Demokrat Memanas, Kubu Moeldoko Beberkan Pelanggaran Etika SBY
Jum'at, 19 Maret 2021 - 07:56 WIB
Kisruh Partai Demokrat semakin memanas, kubu Moeldoko membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran etika mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono(SBY). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Perang opini dan perang urat saraf terus dilancarkan masing-masing kubu Partai Demokrat (PD) yang berseteru. Salah satunya dilontarkan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Sumatera Utara pimpinan Ketua Umum Moeldoko.
Juru Bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad menganggap, Ketua Majelis Tinggi PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai suri tauladan dalam pelanggaran etika. Pelanggaran etik itu, dikatakan Rahmad dilakukan SBY selama kiprahnya di politik, termasuk saat menjadi Presiden ke 6 RI. "Jadi SBY adalah contoh yang layak sebagai patron pelanggar etika politik," katanya, Jumat (19/3/2021).
Dia menyontohkan, pelanggaran etika politik SBY dimulai pada 2003 silam. Di mana SBY kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) yang mengaku tidak ingin menjadi Presiden Indonesia. Namun nyatanya, SBY membohongi Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinnya. "Mengaku ke Presiden Megawati tak maju pilpres. Tapi faktanya maju pilpres mengalahkan Mega," ujarnya.
Kemudian di 2013, kata Rahmad, SBY membuat pakta integritas yang isinya adalah jika kader Demokrat menjadi tersangka atau narapidana narkoba, asusila wajib mundur dari partai. Namun nyatanya dia malah memberikan posisi strategis di Partai Demokrat terhadap Andi Mallarangeng yang kala itu mantan narapidana kasus korupsi Hambalang. "Membuat pakta integritas Partai Demokrat yang isinya; tersangka, napi, narkoba, asusila wajib mundur dari pengurus partai. Faktanya menjadikan Andi sebagai sekretaris majelis tinggi partai," ungkap dia.
Masih soal pakta integritas, Rahmad menyatakan, saat itu SBY berjanji akan mengakomodir kelompok Anas Urbaningrum di dalam kepengurusan partai, tapi nyatanya, janji tersebut tak pernah dibuktikan, hingga satu per satu kader yang telah membesarkan partai pergi meninggalkan partai. "SBY bujuk Anas dukung KLB, dukung SBY jadi ketua umum dan dijanjikan orang Anas masuk pengurus. Faktanya orang Anas dibuang SBY," bebernya.
Contoh berikutnya, tepatnya di 2015 silam, SBY berjanji tidak ingin maju sebagai ketua umum Partai Demokrat. Namun nyatanya dia malah menutup ruang kompetisi sehingga tidak ada calon yang maju sebagai ketua umum. "Faktanya di KLB Surabaya maju sebagai ketua umum dan menutup ruang kompetisi. Katanya demokratis tapi takut kompetisi," ungkapnya.
Kemudian di 2020 lalu, SBY menyebut Demokrat harus menjadi partai modern dan demokratis. Namun faktanya kongres 2020 tanpa laporan pertanggung jawaban SBY sebagai ketua umum. "Pemilihan AHY sebagai Ketum tanpa pembahasan tata tertib, AD/ART dibuat di luar Kongres, SBY diam-diam jadi pendiri partai, SBY diam-diam jadi penguasa tunggal, peserta kongres yang punya hak bicara disuruh keluar ruangan sidang. Di mana etika politiknya?," pungkasnya.
Juru Bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad menganggap, Ketua Majelis Tinggi PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai suri tauladan dalam pelanggaran etika. Pelanggaran etik itu, dikatakan Rahmad dilakukan SBY selama kiprahnya di politik, termasuk saat menjadi Presiden ke 6 RI. "Jadi SBY adalah contoh yang layak sebagai patron pelanggar etika politik," katanya, Jumat (19/3/2021).
Dia menyontohkan, pelanggaran etika politik SBY dimulai pada 2003 silam. Di mana SBY kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) yang mengaku tidak ingin menjadi Presiden Indonesia. Namun nyatanya, SBY membohongi Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinnya. "Mengaku ke Presiden Megawati tak maju pilpres. Tapi faktanya maju pilpres mengalahkan Mega," ujarnya.
Kemudian di 2013, kata Rahmad, SBY membuat pakta integritas yang isinya adalah jika kader Demokrat menjadi tersangka atau narapidana narkoba, asusila wajib mundur dari partai. Namun nyatanya dia malah memberikan posisi strategis di Partai Demokrat terhadap Andi Mallarangeng yang kala itu mantan narapidana kasus korupsi Hambalang. "Membuat pakta integritas Partai Demokrat yang isinya; tersangka, napi, narkoba, asusila wajib mundur dari pengurus partai. Faktanya menjadikan Andi sebagai sekretaris majelis tinggi partai," ungkap dia.
Masih soal pakta integritas, Rahmad menyatakan, saat itu SBY berjanji akan mengakomodir kelompok Anas Urbaningrum di dalam kepengurusan partai, tapi nyatanya, janji tersebut tak pernah dibuktikan, hingga satu per satu kader yang telah membesarkan partai pergi meninggalkan partai. "SBY bujuk Anas dukung KLB, dukung SBY jadi ketua umum dan dijanjikan orang Anas masuk pengurus. Faktanya orang Anas dibuang SBY," bebernya.
Contoh berikutnya, tepatnya di 2015 silam, SBY berjanji tidak ingin maju sebagai ketua umum Partai Demokrat. Namun nyatanya dia malah menutup ruang kompetisi sehingga tidak ada calon yang maju sebagai ketua umum. "Faktanya di KLB Surabaya maju sebagai ketua umum dan menutup ruang kompetisi. Katanya demokratis tapi takut kompetisi," ungkapnya.
Kemudian di 2020 lalu, SBY menyebut Demokrat harus menjadi partai modern dan demokratis. Namun faktanya kongres 2020 tanpa laporan pertanggung jawaban SBY sebagai ketua umum. "Pemilihan AHY sebagai Ketum tanpa pembahasan tata tertib, AD/ART dibuat di luar Kongres, SBY diam-diam jadi pendiri partai, SBY diam-diam jadi penguasa tunggal, peserta kongres yang punya hak bicara disuruh keluar ruangan sidang. Di mana etika politiknya?," pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda