KPK Ikut Rekomendasi Limbah Batu Bara PLTU Bukan Bahan Berbahaya dan Beracun
Kamis, 18 Maret 2021 - 20:43 WIB
KPK pun turut ikut andil dalam merekomendasikan FABA untuk dikategorikan sebagai non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam regulasi baru tersebut, sisa pembakaran batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berupa abu terbang dan abu dasar atau Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dikategorikan sebagai non Bahan Berbahaya dan Beracun ( B3 ).
Saat dikonfirmasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turut ikut andil dalam merekomendasikan FABA untuk dikategorikan sebagai non B3. Menurut KPK, hal tersebut sudah melewati kajian dan menganggap FABA dapat dimanfaatkan dan memberi nilai ekonomi bagi masyarakat.
"KPK telah melakukan kajian cepat atas pengelolaan Fly Ash Bottom Ash (FABA) dari Batubara di PLTU milik PT PLN pada 2020. Hasil telaah tersebut dituangkan dalam policy brief tentang pengelolaan FABA agar lebih bermanfaat dan memberikan nilai ekonomi, serta tidak memberatkan tarif listrik," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati kepada MNC Portal, Kamis (18/3/2021). "Hasil telaah dan rekomendasinya telah kami sampaikan kepada Presiden pada 20 November 2020," tambahnya.
Baca juga: Sederet Alasan Limbah Batu Bara PLTU Keluar dari Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun
Saat dikonfirmasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turut ikut andil dalam merekomendasikan FABA untuk dikategorikan sebagai non B3. Menurut KPK, hal tersebut sudah melewati kajian dan menganggap FABA dapat dimanfaatkan dan memberi nilai ekonomi bagi masyarakat.
"KPK telah melakukan kajian cepat atas pengelolaan Fly Ash Bottom Ash (FABA) dari Batubara di PLTU milik PT PLN pada 2020. Hasil telaah tersebut dituangkan dalam policy brief tentang pengelolaan FABA agar lebih bermanfaat dan memberikan nilai ekonomi, serta tidak memberatkan tarif listrik," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati kepada MNC Portal, Kamis (18/3/2021). "Hasil telaah dan rekomendasinya telah kami sampaikan kepada Presiden pada 20 November 2020," tambahnya.
Baca juga: Sederet Alasan Limbah Batu Bara PLTU Keluar dari Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun
Lihat Juga :