KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Irigasi Tetes NTB
Selasa, 16 Maret 2021 - 20:07 WIB
Sejumlah warga Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Lombok Jakarta (KMLJ) melakukan aksi di depan Gedung KPK di Jakarta, Selasa (16/3/2021). FOTO/IST
JAKARTA - Sejumlah warga Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Lombok Jakarta (KMLJ) melakukan aksi di depan Gedung KPK di Jakarta, Selasa (16/3/2021). Mereka meminta lembaga antirasuah tersebut mengusut tuntas dugaan korupsi proyek Irigasi Tetes di NTB , yakni di Desa Akar-Akar, Kabupaten Lombok Utara senilai Rp19,7 miliar dan di Pulau Sumbawa senilai Rp9,3 miliar.
"Kami dukung KPK mengusut proyek irigasi tetes di NTB ini. Kami melihat proyek ini hanya konspirasi untuk merampok uang negara," kata Ilham, Ketua KLMJ yang juga korlap aksi, dalam orasinya.
Ia menuturkan, pada 2019 Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan program irigasi tetes. Program tersebut dimaksudkan mengatasi kekeringan lahan pertanian, khususnya saat kemarau. Dalam perencanaannya mekanisme kerja instalasi irigasi tetes tersebut bersumber dari lima pompa air dengan kapasitas besar. Kemudian air dialiri melalui pipa penghubung yang membentang di lahan 200 hektare.
Baca juga: Saluran Irigasi Direhabilitasi, Produktivitas di Belawa Wajo Meningkat
Dari pipa utama, terdapat pipa tambahan yang bercabang menjulur ke area persawahan. Air dari pompa akan diatur alirannya melalui pipa pipa kecil.
"Namun dalam pantauan dan pengamatan di lapangan, program yang digadang-gadang solusi kekeringan di Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Lombok Utara tersebut gagal dan tidak sesuai dengan apa yang disosialiasasikan pemerintah, dan masyarakat masih mengandalkan air hujan sebagai sumber air dalam pengolahan lahan, terutama petani jagung," katanya.
Tidak hanya itu, Ilham menilai, proyek yang menelan anggaran Rp19 miliar tersebut terlalu dipaksakan dan tergesa-gesa tanpa perencanaan matang. "Sehingga kami menilai proyek tesebut dianggap sebagai ajang bagi-bagi kue bagi lingkaran Gubernur NTB," ujarnya.
"Tapi yang lebih aneh, setelah proyek tidak berjalan dan bahkan gagal, pada tahun 2020 lalu, Pemerintah NTB kembali menganggarkan dana sebesar Rp9 miliar untuk pengadaan Program Irigasi Tetes ini di wilayah Pulau Sumbawa," katanya.
"Kami dukung KPK mengusut proyek irigasi tetes di NTB ini. Kami melihat proyek ini hanya konspirasi untuk merampok uang negara," kata Ilham, Ketua KLMJ yang juga korlap aksi, dalam orasinya.
Ia menuturkan, pada 2019 Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan program irigasi tetes. Program tersebut dimaksudkan mengatasi kekeringan lahan pertanian, khususnya saat kemarau. Dalam perencanaannya mekanisme kerja instalasi irigasi tetes tersebut bersumber dari lima pompa air dengan kapasitas besar. Kemudian air dialiri melalui pipa penghubung yang membentang di lahan 200 hektare.
Baca juga: Saluran Irigasi Direhabilitasi, Produktivitas di Belawa Wajo Meningkat
Dari pipa utama, terdapat pipa tambahan yang bercabang menjulur ke area persawahan. Air dari pompa akan diatur alirannya melalui pipa pipa kecil.
"Namun dalam pantauan dan pengamatan di lapangan, program yang digadang-gadang solusi kekeringan di Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Lombok Utara tersebut gagal dan tidak sesuai dengan apa yang disosialiasasikan pemerintah, dan masyarakat masih mengandalkan air hujan sebagai sumber air dalam pengolahan lahan, terutama petani jagung," katanya.
Tidak hanya itu, Ilham menilai, proyek yang menelan anggaran Rp19 miliar tersebut terlalu dipaksakan dan tergesa-gesa tanpa perencanaan matang. "Sehingga kami menilai proyek tesebut dianggap sebagai ajang bagi-bagi kue bagi lingkaran Gubernur NTB," ujarnya.
"Tapi yang lebih aneh, setelah proyek tidak berjalan dan bahkan gagal, pada tahun 2020 lalu, Pemerintah NTB kembali menganggarkan dana sebesar Rp9 miliar untuk pengadaan Program Irigasi Tetes ini di wilayah Pulau Sumbawa," katanya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda