Soal 'Indonesia Terserah', Demokrat Singgung Ketegasan Pemimpin
Selasa, 19 Mei 2020 - 13:27 WIB
Petugas gabungan melakukan razia Check Point PSBB di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/5/2020). Foto/SINDOnews/Eko Purwanto
JAKARTA - Fenomena tagar 'Indonesia Terserah' di media sosial baru-baru ini terus mendapatkan tanggapan. Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengaku memahami kerisauan para tenaga medis.
"Mengingat bahwa pengabdian dan perjuangan para dokter, tenaga medis, dan relawan medis berada dalam garda terdepan dalam penanganan Covid-19 ," ujar Didik Mukrianto kepada SINDOnews, Selasa (19/5/2020).
Dia mengatakan, para tenaga medis menyadari sepenuhnya risiko yang dihadapi. Para tenaga medis juga sangat menyadari akan berpotensi terpapar Covid-19.
"Namun untuk negara, untuk pemerintah, untuk kemaslahatan bersama, untuk kepentingan rakyat, mereka mengambil risiko itu meskipun kesehatan dan nyawa mereka taruhannya," kata anggota Komisi III DPR RI ini.
Dia melanjutkan, dengan kondisi penyebaran virus Covid-19 yang belum terkendali dan vaksin belum ditemukan, upaya yang paling efektif adalah pembatasan sosial dan menghindari kerumunan. Selain itu menerapkan protokol Covid-19 lainnya di satu sisi dan mengobati yang terpapar di sisi lain. "Terbukti di beberapa negara bahwa tidak ada upaya yang lebih efektif, kecuali itu," katanya.
Dia melanjutkan, pemerintah terus meminta masyarakat untuk melakukan pembatasan sosial di satu sisi namun di sisi lain kebijakan pemerintah serta pernyataan Presiden Jokowi bisa dianggap tidak konsisten dan cenderung membingungkan, dibalut dengan istilah-istilah penggunaan kata yang menimbulkan perdebatan publik. ( ).
"Saya sangat memahami kalau para dokter, tenaga medis dan relawan kesehatan merasa risau, betapa sakit perasaan dan psikologis mereka. Tidakkah pemerintah, tidakkah Presiden memahami risiko nyawa yang dihadapi oleh mereka? Sungguh tidak lucu apabila ada pemimpin yang menganggap bahaya Covid-19 hanya lelucon belaka, di saat semua rakyatnya sedang menghadapi derita akibat Covid-19," ungkapnya.
Dia mengatakan, pemimpin itu ditiru, omongan dan kebijakannya tidak boleh mencla-mencle. "Jangan sampai pagi dele, sore tempe. Pemimpin harus bijak, tegas, pas dan proper dalam membuat kebijakan, dan pastikan selalu bertumpu kepada kepentingan rakyatnya apa pun kondisi dan alasannya," pungkasnya.
"Mengingat bahwa pengabdian dan perjuangan para dokter, tenaga medis, dan relawan medis berada dalam garda terdepan dalam penanganan Covid-19 ," ujar Didik Mukrianto kepada SINDOnews, Selasa (19/5/2020).
Dia mengatakan, para tenaga medis menyadari sepenuhnya risiko yang dihadapi. Para tenaga medis juga sangat menyadari akan berpotensi terpapar Covid-19.
"Namun untuk negara, untuk pemerintah, untuk kemaslahatan bersama, untuk kepentingan rakyat, mereka mengambil risiko itu meskipun kesehatan dan nyawa mereka taruhannya," kata anggota Komisi III DPR RI ini.
Dia melanjutkan, dengan kondisi penyebaran virus Covid-19 yang belum terkendali dan vaksin belum ditemukan, upaya yang paling efektif adalah pembatasan sosial dan menghindari kerumunan. Selain itu menerapkan protokol Covid-19 lainnya di satu sisi dan mengobati yang terpapar di sisi lain. "Terbukti di beberapa negara bahwa tidak ada upaya yang lebih efektif, kecuali itu," katanya.
Dia melanjutkan, pemerintah terus meminta masyarakat untuk melakukan pembatasan sosial di satu sisi namun di sisi lain kebijakan pemerintah serta pernyataan Presiden Jokowi bisa dianggap tidak konsisten dan cenderung membingungkan, dibalut dengan istilah-istilah penggunaan kata yang menimbulkan perdebatan publik. ( ).
"Saya sangat memahami kalau para dokter, tenaga medis dan relawan kesehatan merasa risau, betapa sakit perasaan dan psikologis mereka. Tidakkah pemerintah, tidakkah Presiden memahami risiko nyawa yang dihadapi oleh mereka? Sungguh tidak lucu apabila ada pemimpin yang menganggap bahaya Covid-19 hanya lelucon belaka, di saat semua rakyatnya sedang menghadapi derita akibat Covid-19," ungkapnya.
Dia mengatakan, pemimpin itu ditiru, omongan dan kebijakannya tidak boleh mencla-mencle. "Jangan sampai pagi dele, sore tempe. Pemimpin harus bijak, tegas, pas dan proper dalam membuat kebijakan, dan pastikan selalu bertumpu kepada kepentingan rakyatnya apa pun kondisi dan alasannya," pungkasnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(zik)
tulis komentar anda