Anggapan bahwa Pemerintah Terlibat KLB Demokrat Dinilai Tak Masuk Akal
Rabu, 10 Maret 2021 - 16:09 WIB
Koordinator JIK, Irfaan Sanoesi menganggap tuduhan bahwa lingkaran istana terlibat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD), tidak masuk akal. Foto/Tangkapan Layar
JAKARTA - Koordinator Jaringan Islam Kebangsaan (JIK), Irfaan Sanoesi menganggap tuduhan bahwa lingkaran istana terlibat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD), tidak masuk akal.
Baca juga: Demokrat Tegaskan Tak Pernah Tuding Pemerintah dalam Pusaran KLB Moeldoko
"Tuduhan pihak Cikeas (SBY dan AHY) sangat tendensius dan tidak masuk akal. Menuduh pemerintah dalam hal ini Kemenkumham akan mendukung hasil KLB PD merupakan strategi menebar ketakutan saja, agar Kemenkumham dipaksa tidak mengakui KLB. Ini sudah jelas terlihat di publik," kata Irfaan Sanoesi dalam pernyataan tertulis kepada media, Rabu (10/3/2021) .
Baca juga: Blak-blakan, Ketua DPC Demokrat se-Solo Raya Ditawari Rp100 Juta untuk Hadiri KLB
JIK meminta pihak SBY maupun AHY membuktikan tuduhan tersebut ke depan publik yang belum jelas ujung pangkalnya. Lebih lanjut, JIK mengingatkan agar Partai Demokrat Cikeas tidak membuat pernyataan yang gaduh dan agar lebih fokus menjalankan fungsi partai yang berada di luar pemerintahan guna menjalankan tugas check and balances.
"Posisi pemerintah sudah solid dan cukup kuat secara politik , juga di Parlemen, maka sebaiknya Partai Demokrat tetap saja berada di luar pemerintahan dan itu baik untuk berjalannya mekanisme check and balances," ujarnya.
Baca juga: Demokrat Tegaskan Tak Pernah Tuding Pemerintah dalam Pusaran KLB Moeldoko
"Tuduhan pihak Cikeas (SBY dan AHY) sangat tendensius dan tidak masuk akal. Menuduh pemerintah dalam hal ini Kemenkumham akan mendukung hasil KLB PD merupakan strategi menebar ketakutan saja, agar Kemenkumham dipaksa tidak mengakui KLB. Ini sudah jelas terlihat di publik," kata Irfaan Sanoesi dalam pernyataan tertulis kepada media, Rabu (10/3/2021) .
Baca juga: Blak-blakan, Ketua DPC Demokrat se-Solo Raya Ditawari Rp100 Juta untuk Hadiri KLB
JIK meminta pihak SBY maupun AHY membuktikan tuduhan tersebut ke depan publik yang belum jelas ujung pangkalnya. Lebih lanjut, JIK mengingatkan agar Partai Demokrat Cikeas tidak membuat pernyataan yang gaduh dan agar lebih fokus menjalankan fungsi partai yang berada di luar pemerintahan guna menjalankan tugas check and balances.
"Posisi pemerintah sudah solid dan cukup kuat secara politik , juga di Parlemen, maka sebaiknya Partai Demokrat tetap saja berada di luar pemerintahan dan itu baik untuk berjalannya mekanisme check and balances," ujarnya.
Lihat Juga :