Sambil Menangis Darmizal Sebut DPP di Bawah AHY Minta Setoran DPD-DPC
Selasa, 09 Maret 2021 - 18:08 WIB
JAKARTA - Penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Darmizal menangis saat menyampaikan alasan KLB tersebut dilakukan. Dia menangis karena adanya sejumlah peraturan organisasi (PO) yang membuat buruk Partai Demokrat .
Salah satunya, dia menyebut setiap bulan pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) wajib menyetor sejumlah uang kepada DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.
"PO yang mewajibkan fraksi tingkat 1 dan tingkat 2 menyetor ke DPP setiap bulan. Secara moral tidak baik, secara etika politik tidak baik," kata Darmizal di Kuningan Jakarta, Selasa (9/3/2021).
(Baca: Ditanya Duit KLB, Demokrat Kubu Moeldoko: Kita Ini Rata-rata Pengusaha)
Dia menilai, sebagai pimpinan seharusnya memberikan dukungan kepada anggotanya agar dapat dekat masyarakat bukan meminta kepada anggota. "Mestinya seorang pemimpin itu harus mendukung agar mendekati rakyat atau konstituen," jelasnya.
Kemudian anggota DPC dan DPD juga dinilai buntu untuk menyampaikan aspirasi. Sebab, ketua DPP, ketua fraksi dan majelis Tinggi dikuasai oleh satu keluarga.
(Baca: Yasonna Minta SBY dan AHY Tidak Terus Menuding Pemerintah)
"Ketum dan waketum serta ketua fraksi adalah anak dari ketua Majelis Tinggi. Keluhan ini berdatangan secara bergelombang," jelasnya.
Kemudian pada Januari 2021 laporan masyarakat tersebut meledak hingga tercetus KLB. "Diskusi kecil kawan-kawan ini meledak. Yang disebut dagelan kudeta pengambil alihan ketum demokrat," pungkasnya.
Salah satunya, dia menyebut setiap bulan pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) wajib menyetor sejumlah uang kepada DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.
"PO yang mewajibkan fraksi tingkat 1 dan tingkat 2 menyetor ke DPP setiap bulan. Secara moral tidak baik, secara etika politik tidak baik," kata Darmizal di Kuningan Jakarta, Selasa (9/3/2021).
(Baca: Ditanya Duit KLB, Demokrat Kubu Moeldoko: Kita Ini Rata-rata Pengusaha)
Dia menilai, sebagai pimpinan seharusnya memberikan dukungan kepada anggotanya agar dapat dekat masyarakat bukan meminta kepada anggota. "Mestinya seorang pemimpin itu harus mendukung agar mendekati rakyat atau konstituen," jelasnya.
Kemudian anggota DPC dan DPD juga dinilai buntu untuk menyampaikan aspirasi. Sebab, ketua DPP, ketua fraksi dan majelis Tinggi dikuasai oleh satu keluarga.
(Baca: Yasonna Minta SBY dan AHY Tidak Terus Menuding Pemerintah)
"Ketum dan waketum serta ketua fraksi adalah anak dari ketua Majelis Tinggi. Keluhan ini berdatangan secara bergelombang," jelasnya.
Kemudian pada Januari 2021 laporan masyarakat tersebut meledak hingga tercetus KLB. "Diskusi kecil kawan-kawan ini meledak. Yang disebut dagelan kudeta pengambil alihan ketum demokrat," pungkasnya.
(muh)
tulis komentar anda