Tok! PPKM Mikro Diperpanjang 9-22 Maret, Airlangga: Berlaku juga di Sulsel, Kaltim dan Sumut
Senin, 08 Maret 2021 - 17:53 WIB
Ketiga, tingkat kematian di atas rata-rata nasional. Keempat, tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen.
Kriteria zona risiko di tingkat RT/RW dan skenario pengendalian juga tetap dan sama, yakni dibagi dalam zona merah, orange, kuning dan hijau. Ini dihitung berdasarkan jumlah rumah yang terkonfirmasi kasus positif dalam tujuh hari terakhir. Dalam kebijakan PPKM Mikro kali ini, kegiatan yang dibatasi juga masih sama.
Namun, terdapat pengecualian yakni untuk penggunaan Fasilitas Umum yang mulai diizinkan untuk dibuka kembali dengan kapasitas maksimal 50% dengan pengaturan oleh pemerintah daerah, lewat Perkada atau Perda.
“Pada prinsipnya (yang diizinkan dibuka) ini adalah fasilitas umum yang berbasiskan komunitas,” ungkap Ketua Umum DPP Partai Golkar itu. Baca juga: Evaluasi PPKM Mikro, Sekda DKI: Zona Merah COVID-19 Hanya Tinggal 6 RT di Jakarta Selatan
Selanjutnya, dalam PPKM kali ini pemerintah juga membuat kebijakan pelarangan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi pegawai ASN, TNI, Polri, BUMN dan BUMD, selama masa liburan Israj Mi’raj dan hari Raya Nyepi. Selain itu, terdapat imbauan yang sama untuk pegawai swasta/perusahaan. Pelarangan dan imbauan itu berlaku mulai tanggal 10-14 Maret 2021.
Tindak lanjut dari penetapan PPKM Mikro, maka kepada para gubernur yang wilayahnya masuk dalam penerapan kebijakan PPKM diharuskan menindaklanjuti Instruksi Mendagri Nomor 5 Tahun 2021. “Ini termasuk untuk 3 daerah baru, harus melakukan hal sama,” kata Airlangga.
Kriteria zona risiko di tingkat RT/RW dan skenario pengendalian juga tetap dan sama, yakni dibagi dalam zona merah, orange, kuning dan hijau. Ini dihitung berdasarkan jumlah rumah yang terkonfirmasi kasus positif dalam tujuh hari terakhir. Dalam kebijakan PPKM Mikro kali ini, kegiatan yang dibatasi juga masih sama.
Namun, terdapat pengecualian yakni untuk penggunaan Fasilitas Umum yang mulai diizinkan untuk dibuka kembali dengan kapasitas maksimal 50% dengan pengaturan oleh pemerintah daerah, lewat Perkada atau Perda.
“Pada prinsipnya (yang diizinkan dibuka) ini adalah fasilitas umum yang berbasiskan komunitas,” ungkap Ketua Umum DPP Partai Golkar itu. Baca juga: Evaluasi PPKM Mikro, Sekda DKI: Zona Merah COVID-19 Hanya Tinggal 6 RT di Jakarta Selatan
Selanjutnya, dalam PPKM kali ini pemerintah juga membuat kebijakan pelarangan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi pegawai ASN, TNI, Polri, BUMN dan BUMD, selama masa liburan Israj Mi’raj dan hari Raya Nyepi. Selain itu, terdapat imbauan yang sama untuk pegawai swasta/perusahaan. Pelarangan dan imbauan itu berlaku mulai tanggal 10-14 Maret 2021.
Tindak lanjut dari penetapan PPKM Mikro, maka kepada para gubernur yang wilayahnya masuk dalam penerapan kebijakan PPKM diharuskan menindaklanjuti Instruksi Mendagri Nomor 5 Tahun 2021. “Ini termasuk untuk 3 daerah baru, harus melakukan hal sama,” kata Airlangga.
Lihat Juga :