Pengamat Nilai KLB Ilegal Intervensi Muluskan Agenda Terselubung Moeldoko

“Dalam kasus KLB ilegal ini, tidak ada yang diuntungkan oleh melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat kecuali rezim yang berkuasa, apalagi jika bercampur dengan kepentingan pribadi tokoh non partai untuk mencari kendaraan politik pada tahun 2024,” imbuhnya.

Pangi mengingatkan bahwa dalam dua kali pernyataan persnya, Kepala KSP Moeldoko sudah menegaskan komitmen untuk tidak ikut campur urusan Partai Demokrat. "Jika memang Pak Moeldoko tidak terlibat, jangan biarkan namanya terus dibawa-bawa oleh pengusung KLB ilegal ini," tandas Pangi.

Baik Ubedilah Badrun maupun Pangi Syarwi sepakat bahwa upaya KLB ilegal Partai Demokrat bukanlah semata-mata persoalan Partai Demokrat tapi bentuk yang telanjang dan intervensi kekuasaan untuk melemahkan oposisi, apalagi jika bercampur dengan ambisi politik pribadi tokoh tertentu untuk menyongsong Pemilu 2024. Baca juga: Demokrat Tegaskan KLB Deliserdang Ilegal, Ini Aturannya Mainnya

Mereka khawatir jika ini dibiarkan, kualitas demokrasi Indonesia yang sudah menurun akan makin memburuk. "Pola politik elite yang membelah partai oposisi ini sesungguhnya adalah bencana besar demokrasi karena politik menjadi tidak sehat yang akan berdampak pada tidak sehatnya demokrasi," pungkas Ubedilah.