Masyarakat Harus Dilibatkan dalam Pemberantasan Mafia Tanah
Rabu, 03 Maret 2021 - 08:25 WIB
Tim ini juga bertugas menerima laporan/pengaduan/hasil penyelidikan terhadap praktik mafia tanah, tim terpadu juga melakukan identifikasi terhadap indikasi adanya praktik mafia tanah, mengumpulkan bahan dan keterangan (melakukan pendalaman) terhadap indikasi adanya praktik mafia tanah.
Komitmen pembentukan tim ini ditegaskan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat bersilaturahim dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A Djalil, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin 1 Maret 2021.
Menurut Naldy, kepada desa (kades) dan camat yang ada di berbagai wilayah Indonesia menjadi ujung tombak dalam pelayanan sertifikat tanah. "Jangan sampai ada oknum kepala desa dan camat yang ikut permainan mafia
tanah. Para mafia tanah biasanya mendekati kepala desa dan camat sebelum melancarkan aksinya," tuturnya.
Dia menegaskan mafia tanah biasa akan melancarkan aksinya terhadap lokasi yang belum mempunyai sertifikat secara resmi. Meskipun, ada juga target mereka tanah yang sudah bersertifikat.
"Zaman dahulu kan kepemilikan tanah seseorang hanya verponding atau letter C. Jadi mafia tanah akan menggunakan kesempatan itu dengan memberikan down payment atau DP kepada pemiliknya. Namun, setelah itu terbitlah setifikat atas nama bukan pemilik aslinya," katanya.
Baca juga: Temui Menteri ATR/BPN, Kabareskrim Tegaskan Komitmen Berantas Mafia Tanah
Komitmen pembentukan tim ini ditegaskan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat bersilaturahim dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A Djalil, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin 1 Maret 2021.
Menurut Naldy, kepada desa (kades) dan camat yang ada di berbagai wilayah Indonesia menjadi ujung tombak dalam pelayanan sertifikat tanah. "Jangan sampai ada oknum kepala desa dan camat yang ikut permainan mafia
tanah. Para mafia tanah biasanya mendekati kepala desa dan camat sebelum melancarkan aksinya," tuturnya.
Dia menegaskan mafia tanah biasa akan melancarkan aksinya terhadap lokasi yang belum mempunyai sertifikat secara resmi. Meskipun, ada juga target mereka tanah yang sudah bersertifikat.
"Zaman dahulu kan kepemilikan tanah seseorang hanya verponding atau letter C. Jadi mafia tanah akan menggunakan kesempatan itu dengan memberikan down payment atau DP kepada pemiliknya. Namun, setelah itu terbitlah setifikat atas nama bukan pemilik aslinya," katanya.
Baca juga: Temui Menteri ATR/BPN, Kabareskrim Tegaskan Komitmen Berantas Mafia Tanah
Lihat Juga :