Tahanan Tewas dengan Luka Lebam, Propam Perlu Perbaiki SOP Pemeriksaan
Senin, 08 Februari 2021 - 16:32 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengecam insiden tewasnya seorang tahanan Polres Balikpapan bernama Herman usai menjalani pemeriksaan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR , Ahmad Sahroni mengecam insiden tewasnya seorang tahanan Polres Balikpapan bernama Herman. Jenazah Herman dikembalikan ke keluarganya dalam kondisi tak nyawa dan luka lebam di sekujur tubuhnya. Sementara, tuduhan terhadap Herman belum jelas dan penyebab tewasnya Herman pun belum terungkap.
Untuk itu, Sahroni meminta agar Kadiv Propam di Mabes Polri segera mengusut tuntas kejanggalan dari kasus tersebut, serta menindak oknum-oknum yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Herman selama menjadi tahanan di Polres Balikpapan.
“Adanya indikasi tindakan penganiayaan atas kematian Herman di Polres Balikpapan ini tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu, saya meminta kepada Kadiv Propram untuk menyelidiki penyebab tewasnya korban dengan penuh tanggung jawab dan transparan,” ujar Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/2/2021).
“Apakah betul ada oknum polisi yang melakukan penganiayaan atau tindakan yang melanggar hukum terhadap korban? Kalau memang sampai terbukti adanya pelanggaran, Kadiv Propam harus menindak cepat dan tegas oknum tersebut,” sambungnya.
Politikus Partai Nasdem ini mengungkap bahwa tewasnya tahanan tewas saat masih menjalani proses penyidikan di kepolisian bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, di Polres Tangerang Selatan pada Desember 2020 lalu, seorang tahanannya meninggal dunia dengan luka memar dan lebam di tubuhnya.
“Kalau benar memang dianiaya, berarti oknumnya benar-benar tidak ada penghargaan terhadap nyawa dan martabat orang lain. Jadi memang Propam harus mengambil langkah cepat dengan memperbaiki peraturan atau SOP terkait jalannya proses penyidikan terhadap tahanan,” desak Sahroni.
Selain perbaikan peraturan dan SOP, Legislator asal Tanjung Priok ini juga meminta Propam untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat melacak dan mengawasi setiap proses penyidikan terhadap tahanan.
“Tidak hanya perbaikan SOP saja, saya juga meminta agar Propam dapat membuat sebuah sistem yang diperuntukkan untuk melihat jalannya proses penyelidikan terhadap tahanan. Bisa direkam, atau ada pengawasnya dari pihak Propam, yang penting tindakan semena-mena begini jangan sampai terjadi lagi,” pungkasnya.
Untuk itu, Sahroni meminta agar Kadiv Propam di Mabes Polri segera mengusut tuntas kejanggalan dari kasus tersebut, serta menindak oknum-oknum yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Herman selama menjadi tahanan di Polres Balikpapan.
“Adanya indikasi tindakan penganiayaan atas kematian Herman di Polres Balikpapan ini tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu, saya meminta kepada Kadiv Propram untuk menyelidiki penyebab tewasnya korban dengan penuh tanggung jawab dan transparan,” ujar Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/2/2021).
“Apakah betul ada oknum polisi yang melakukan penganiayaan atau tindakan yang melanggar hukum terhadap korban? Kalau memang sampai terbukti adanya pelanggaran, Kadiv Propam harus menindak cepat dan tegas oknum tersebut,” sambungnya.
Politikus Partai Nasdem ini mengungkap bahwa tewasnya tahanan tewas saat masih menjalani proses penyidikan di kepolisian bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, di Polres Tangerang Selatan pada Desember 2020 lalu, seorang tahanannya meninggal dunia dengan luka memar dan lebam di tubuhnya.
“Kalau benar memang dianiaya, berarti oknumnya benar-benar tidak ada penghargaan terhadap nyawa dan martabat orang lain. Jadi memang Propam harus mengambil langkah cepat dengan memperbaiki peraturan atau SOP terkait jalannya proses penyidikan terhadap tahanan,” desak Sahroni.
Selain perbaikan peraturan dan SOP, Legislator asal Tanjung Priok ini juga meminta Propam untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat melacak dan mengawasi setiap proses penyidikan terhadap tahanan.
Baca Juga
“Tidak hanya perbaikan SOP saja, saya juga meminta agar Propam dapat membuat sebuah sistem yang diperuntukkan untuk melihat jalannya proses penyelidikan terhadap tahanan. Bisa direkam, atau ada pengawasnya dari pihak Propam, yang penting tindakan semena-mena begini jangan sampai terjadi lagi,” pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda