Partai Demokrat: Moeldoko Harusnya Kena Kartu Merah

JAKARTA - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengungkapkan upaya pengambilalihan Partai Demokrat dapat berdampak pada arah dan sikap politik Partai Demokrat.

Jika diambil alih, Demokrat pasti menjadi pendukung pemerintah. Menurut Andi, hal tersebut mencederai demokrasi di era pemerintahan saat ini.

Andi juga menyayangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan membalas surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta klarifikasi terkait dugaan keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam kudeta kepemimpinan di Demokrat.

"Itu surat untuk kepentingan Pak Jokowi sendiri sebagai Presiden supaya rakyat jelas tentang hal ini," kata Andi dalam webinar bertajuk Prahara Hostile Take Over Partai Politik dalam Arena Demokrasi, Minggu 7 Februari 2021 malam.



Adapun terkait peran buzzer Istana, Andi menilai tidak mungkin Partai Demokrat bisa kalah dengan buzzer, karena banyaknya simpati dan empati publik terhadap Demokrat dan AHY.

Bahkan Andi mengakui banyak mendapatkan dukungan dari orang-orang yang sudah lama tidak bertemu. "Karena itu saya rasa teman-teman di Demokrat ini setelah ini kita perlu membuka pendaftaran atau penjelasan bagaimana mendapat KTA (kartu tanda anggota) Partai Demokrat, bukan main luar biasa sentimen positif," ujarnya.