Rapor Merah Kinerja Antikorupsi
Rabu, 03 Februari 2021 - 05:00 WIB
Ahmad Khoirul Umam (Foto: Istimewa)
Ahmad Khoirul Umam
Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina, Jakarta
HASIL Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020 yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) pada Kamis (28/01/2021) seolah menjadi ganjaran “rapor merah” bagi agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi di Tanah Air. IPK 2020 Indonesia telah mengalami penurunan tajam sebesar 3 poin, dari semula 40 pada 2019 menjadi 37 pada 2020, pada skala 0 yang berarti sangat korup hingga 100 yang terkategori sangat bersih.
Penurunan tiga poin angka ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab, nilai IPK Indonesia sendiri tidak pernah turun sejak 2008. Bahkan, jika dicermati dari sisi perolehan angkanya, IPK Indonesia 2020 sebesar 37 ini telah membawa kita mundur jauh lima tahun yang lalu, tepatnya pada 2016 di mana IPK Indonesia juga 37. Akibatnya, peringkat Indonesia yang semula di posisi 85, kini terjun drastis di posisi 102 dari 180 negara yang disurvei Transparency International. Artinya, Indonesia sedang mengalami masalah serius dalam kinerja pemberantasan dan pencegahan korupsi.
Jika dicermati dari tiga klaster besar yang diisi sembilan komponen indikator penyusun IPK, baik di bidang ekonomi dan investasi, penegakan hukum dan layanan birokrasi, serta politik dan demokrasi, mayoritas mengalami penurunan dan stagnasi. Misalnya, mayoritas indikator ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha mengalami penurunan (PRS; IMD; GI; PERC), hanya WEF yang stagnan. Sementara indikator penegakan hukum (WJP-ROL) memang naik tipis, namun angkanya tetap berada di bawah rata-rata dan tidak mampu mendongkrak penurunan indikator lainnya. Adapun terkait layanan publik dan birokrasi mengalami stagnasi (BFTI; EIU). Sementara terkait indikator politik dan demokrasi (V-Dem) juga mengalami penurunan lagi.
Jika mencermati tren global, memang penurunan IPK ini memiliki korelasi dengan situasi pandemi Covid-19. Di mana kondisi pandemi telah memaksa negara untuk relaksasikan sejumlah aturan pengadaan barang dan jasa akibat pentingnya kecepatan pengambilan keputusan guna menyelamatkan anak bangsa di masa pandemi. Selanjutnya, relaksasi aturan di masa pandemi itu telah memfasilitasi terjadinya sentralisasi kekuasaan negara yang begitu mudah dibajak oleh penguasa. Karena itu, sejak awal pandemi, Transparency International (2020) telah mengingatkan bahwa situasi pandemi telah memfasilitasi bangkitnya kediktatoran dan otoritarianisme yang mengancam fondasi demokrasi.
Dalam situasi tersebut, menguatnya watak kekuasaan yang otoriter di sejumlah negara itu berimplikasi pada melemahnya kebebasan sipil. Kekuatan civil society dikebiri, dikriminalisasi, diteror, hingga membuat kapasitas pengawasan publik menjadi lemah. Ketika kritisisme dan pengawasan masyarakat melemah, pintu-pintu korupsi terbuka kembali. Karena, pada hakikatnya, korupsi adalah konsekuensi dari kekuasaan yang tidak terkendali. Akibatnya, momentum bencana dan situasi pandemi ini justru banyak dimanfaatkan untuk menjalankan praktik-praktik korup secara sistematis, terstruktur, dan masif.
Kendati demikian, korelasi antara situasi pandemi dan melemahnya pengawasan publik hanya satu faktor, yang tidak bisa digeneralisasi untuk menggambarkan kondisi politik antikorupsi di masing-masing negara. Untuk itu, kita perlu mencermati secara detail bagaimana arah pelaksanaan grand design agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi; bagaimana dinamika politik antikorupsi itu terjadi.
Sejumlah riset kajian antikorupsi di kawasan Asia Pasifik (Rama dan Lester, 2019; Umam, 2020; Brown, 2019; Graycar, 2017; Quah, 2012) telah mengonfirmasi bahwa efektivitas kinerja antikorupsi di suatu negara sejatinya tidak semata-mata ditentukan oleh kerja-kerja reformasi teknokratik administratif, melainkan lebih ditentukan oleh dinamika politik, pola relasi, dan pilihan cara pandang para elitenya dalam menjalankan tradisi politik dan kekuasaan itu sendiri. Pandangan ini juga selaras dengan teori ekonomi-politik strukturalis, yang meyakini bahwa korupsi politik merupakan induk dari segala bentuk korupsi di dalam struktur negara (Hadiz, 2005; Robison, 2013, Winters, 2009).
Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina, Jakarta
HASIL Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020 yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) pada Kamis (28/01/2021) seolah menjadi ganjaran “rapor merah” bagi agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi di Tanah Air. IPK 2020 Indonesia telah mengalami penurunan tajam sebesar 3 poin, dari semula 40 pada 2019 menjadi 37 pada 2020, pada skala 0 yang berarti sangat korup hingga 100 yang terkategori sangat bersih.
Penurunan tiga poin angka ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab, nilai IPK Indonesia sendiri tidak pernah turun sejak 2008. Bahkan, jika dicermati dari sisi perolehan angkanya, IPK Indonesia 2020 sebesar 37 ini telah membawa kita mundur jauh lima tahun yang lalu, tepatnya pada 2016 di mana IPK Indonesia juga 37. Akibatnya, peringkat Indonesia yang semula di posisi 85, kini terjun drastis di posisi 102 dari 180 negara yang disurvei Transparency International. Artinya, Indonesia sedang mengalami masalah serius dalam kinerja pemberantasan dan pencegahan korupsi.
Jika dicermati dari tiga klaster besar yang diisi sembilan komponen indikator penyusun IPK, baik di bidang ekonomi dan investasi, penegakan hukum dan layanan birokrasi, serta politik dan demokrasi, mayoritas mengalami penurunan dan stagnasi. Misalnya, mayoritas indikator ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha mengalami penurunan (PRS; IMD; GI; PERC), hanya WEF yang stagnan. Sementara indikator penegakan hukum (WJP-ROL) memang naik tipis, namun angkanya tetap berada di bawah rata-rata dan tidak mampu mendongkrak penurunan indikator lainnya. Adapun terkait layanan publik dan birokrasi mengalami stagnasi (BFTI; EIU). Sementara terkait indikator politik dan demokrasi (V-Dem) juga mengalami penurunan lagi.
Jika mencermati tren global, memang penurunan IPK ini memiliki korelasi dengan situasi pandemi Covid-19. Di mana kondisi pandemi telah memaksa negara untuk relaksasikan sejumlah aturan pengadaan barang dan jasa akibat pentingnya kecepatan pengambilan keputusan guna menyelamatkan anak bangsa di masa pandemi. Selanjutnya, relaksasi aturan di masa pandemi itu telah memfasilitasi terjadinya sentralisasi kekuasaan negara yang begitu mudah dibajak oleh penguasa. Karena itu, sejak awal pandemi, Transparency International (2020) telah mengingatkan bahwa situasi pandemi telah memfasilitasi bangkitnya kediktatoran dan otoritarianisme yang mengancam fondasi demokrasi.
Dalam situasi tersebut, menguatnya watak kekuasaan yang otoriter di sejumlah negara itu berimplikasi pada melemahnya kebebasan sipil. Kekuatan civil society dikebiri, dikriminalisasi, diteror, hingga membuat kapasitas pengawasan publik menjadi lemah. Ketika kritisisme dan pengawasan masyarakat melemah, pintu-pintu korupsi terbuka kembali. Karena, pada hakikatnya, korupsi adalah konsekuensi dari kekuasaan yang tidak terkendali. Akibatnya, momentum bencana dan situasi pandemi ini justru banyak dimanfaatkan untuk menjalankan praktik-praktik korup secara sistematis, terstruktur, dan masif.
Kendati demikian, korelasi antara situasi pandemi dan melemahnya pengawasan publik hanya satu faktor, yang tidak bisa digeneralisasi untuk menggambarkan kondisi politik antikorupsi di masing-masing negara. Untuk itu, kita perlu mencermati secara detail bagaimana arah pelaksanaan grand design agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi; bagaimana dinamika politik antikorupsi itu terjadi.
Sejumlah riset kajian antikorupsi di kawasan Asia Pasifik (Rama dan Lester, 2019; Umam, 2020; Brown, 2019; Graycar, 2017; Quah, 2012) telah mengonfirmasi bahwa efektivitas kinerja antikorupsi di suatu negara sejatinya tidak semata-mata ditentukan oleh kerja-kerja reformasi teknokratik administratif, melainkan lebih ditentukan oleh dinamika politik, pola relasi, dan pilihan cara pandang para elitenya dalam menjalankan tradisi politik dan kekuasaan itu sendiri. Pandangan ini juga selaras dengan teori ekonomi-politik strukturalis, yang meyakini bahwa korupsi politik merupakan induk dari segala bentuk korupsi di dalam struktur negara (Hadiz, 2005; Robison, 2013, Winters, 2009).
tulis komentar anda