Menteri Jokowi Ingin Rebut PD, Pengamat: Waspadai Strategi Pecah Belah Lawan Politik
Senin, 01 Februari 2021 - 17:31 WIB
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan partainya tengah menghadapi ancaman pihak eksternal yang berada di lingkaran kekuasaan dengan berusaha mengambil alih kepemimpinan di internal partainya.
Baca Juga: Pernah Ngotot Gelar Pilkada 2020, Pemerintah Dinilai Amnesia Tolak Revisi UU Pemilu
Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Jakarta A Khoirul Umam mengatakan, hal itu mengindikasikan adanya penggunaan strategi klasik yang mencoba melemahkan rival dengan memecah belah soliditas kekuatan lawan. ”Jika benar apa yang dialami Demokrat itu dilakukan oleh oknum di lingkaran kekuasaan, sejatinya hal itu hanyalah pengulangan strategi klasik untuk melemahkan rival,” kata Umam, Senin (1/2/2021).
Dikatakan Direktur Eksekutif Romeo Strategic Research & Consulting (RSRC) ini, jika ditelaah lebih detail, mayoritas partai pro pemerintah tergolong solid dan tidak ada yang mengalami faksionalisme yang cukup serius. Sementara hampir semua kekuatan partai non-pemerintah saat ini mengalami faksionalisme internal. PAN telah pecah, dan sempalannya sudah menjadi Partai Ummah.
Sementara PKS juga sudah pecah menjadi Partai Gelora. Sementara Partai Demokrat tampaknya termasuk yang masih solid. “Kalau melihat tren kenaikan elektabilitas Demokrat yang terus menggeliat, bisa dipahami kalau ada the invisible hand yang berusaha mengacak-acak kekuatannya,” kata alumni University of Queensland, Australia tersebut. Umam melanjutkan, secara teori, faksionalisme itu bisa disebabkan faktor internal maupun eksternal. Jika apa yang disampaikan AHY itu benar maka langkah itu sejatinya merendahkan demokrasi. “Banyak kalangan civil society menilai bahwa kekuatan oposisi dan masyarakat sipil yang kritis, telah digembosi dan akhirnya terfragmentasi. Cara-cara penggembosan lawan itu semakin mengkonfirmasi merosotnya kualitas demokrasi,” kata Umam.
Baca Juga: Virus Nipah di China dengan Tingkat Kematian 75% Bisa Menjadi Pandemi Baru
Karena itu, Umam menyarankan agar Presiden Joko Widodo mampu mendorong agar demokrasi di Indonesia tetap sehat. “Presiden harus bersikap tegas kepada oknum di sekitarnya yang bermain-main dan mengacak-acak lawan politiknya,” katanya.
Umam melanjutkan, langkah semacam itu adalah strategi lama para diktator yang tidak tahan menghadapi krisisme lawannya. “Krisisme dalam sistem kompetisi politik itu sehat untuk demokrasi, Presiden perlu tertibkan orang-orang di sekitarnya yang melemahkan kualitas demokrasi,” katanya.
Baca Juga: Pernah Ngotot Gelar Pilkada 2020, Pemerintah Dinilai Amnesia Tolak Revisi UU Pemilu
Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Jakarta A Khoirul Umam mengatakan, hal itu mengindikasikan adanya penggunaan strategi klasik yang mencoba melemahkan rival dengan memecah belah soliditas kekuatan lawan. ”Jika benar apa yang dialami Demokrat itu dilakukan oleh oknum di lingkaran kekuasaan, sejatinya hal itu hanyalah pengulangan strategi klasik untuk melemahkan rival,” kata Umam, Senin (1/2/2021).
Dikatakan Direktur Eksekutif Romeo Strategic Research & Consulting (RSRC) ini, jika ditelaah lebih detail, mayoritas partai pro pemerintah tergolong solid dan tidak ada yang mengalami faksionalisme yang cukup serius. Sementara hampir semua kekuatan partai non-pemerintah saat ini mengalami faksionalisme internal. PAN telah pecah, dan sempalannya sudah menjadi Partai Ummah.
Sementara PKS juga sudah pecah menjadi Partai Gelora. Sementara Partai Demokrat tampaknya termasuk yang masih solid. “Kalau melihat tren kenaikan elektabilitas Demokrat yang terus menggeliat, bisa dipahami kalau ada the invisible hand yang berusaha mengacak-acak kekuatannya,” kata alumni University of Queensland, Australia tersebut. Umam melanjutkan, secara teori, faksionalisme itu bisa disebabkan faktor internal maupun eksternal. Jika apa yang disampaikan AHY itu benar maka langkah itu sejatinya merendahkan demokrasi. “Banyak kalangan civil society menilai bahwa kekuatan oposisi dan masyarakat sipil yang kritis, telah digembosi dan akhirnya terfragmentasi. Cara-cara penggembosan lawan itu semakin mengkonfirmasi merosotnya kualitas demokrasi,” kata Umam.
Baca Juga: Virus Nipah di China dengan Tingkat Kematian 75% Bisa Menjadi Pandemi Baru
Karena itu, Umam menyarankan agar Presiden Joko Widodo mampu mendorong agar demokrasi di Indonesia tetap sehat. “Presiden harus bersikap tegas kepada oknum di sekitarnya yang bermain-main dan mengacak-acak lawan politiknya,” katanya.
Umam melanjutkan, langkah semacam itu adalah strategi lama para diktator yang tidak tahan menghadapi krisisme lawannya. “Krisisme dalam sistem kompetisi politik itu sehat untuk demokrasi, Presiden perlu tertibkan orang-orang di sekitarnya yang melemahkan kualitas demokrasi,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda