Tangani Stunting, Kemendagri akan Berbagi Data Kependudukan dengan BKKBN
Kamis, 28 Januari 2021 - 12:10 WIB
Dukcapil Kemendagri akan berbagi data 271 juta penduduk by name, by address dan nomor induk kependudukan (NIK) dengan BKKBN. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua pelaksana untuk percepatan penurunan stunting. Dimana angka stunting ditargetkan turun dari 27% menjadi 14% di tahun 2024.
Terkait hal ini Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan pemerintah pusat dan provinsi bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah stunting. "Percepatan penurunan stunting, ini merupakan gerakan gotong royong dan memobilisasi kekuatan akar rumput. Fokusnya pada penguatan sistem pelayanan di kabupaten/kota hingga ke tingkat desa," katanya dikutip dari pers rilis Puspen Kemendagri, Kamis (28/1/2021).
Dalam memperkuat sistem pelayanan tersebut, Dukcapil Kemendagri akan memberikan dukungan dalam penyediaan data. Utamanya dalam pendataan keluarga dan penanganan stunting. "Antara lain cakupan zonasinya menjangkau penduduk sampai level desa. Kemudian pendataan ke level mikro sesuai siklus hidup, bekerja sama dengan kepala desa, lurah serta camat," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah.
Zudan mengatakan Dukcapil berbagi pakai data sebanyak 271 juta penduduk by name, by address dan nomor induk kependudukan (NIK) kepada seluruh kementerian/ lembaga. Utamanya dalam perencanaan pembangunan. “Dengan begitu, Dukcapil bisa membantu mendeteksi keluarga dengan risiko stunting melalui NIK," tuturnya.
Dia menyebut Dukcapil memberikan hak akses kepada BKKBN berupa data yang telah dimutakhirkan. Namun nantinya diperlukan sinkronisasi hasil pendataan dari BKKBN. "Tentu perlu dilakukan sinkronisasi data yang dimiliki Kemendagri dengan hasil pendataan keluarga oleh BKKBN. Kemendagri akan mendukung penuh program BKKBN dalam rangka percepatan penurunan stunting," pungkasnya.
Terkait hal ini Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan pemerintah pusat dan provinsi bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah stunting. "Percepatan penurunan stunting, ini merupakan gerakan gotong royong dan memobilisasi kekuatan akar rumput. Fokusnya pada penguatan sistem pelayanan di kabupaten/kota hingga ke tingkat desa," katanya dikutip dari pers rilis Puspen Kemendagri, Kamis (28/1/2021).
Dalam memperkuat sistem pelayanan tersebut, Dukcapil Kemendagri akan memberikan dukungan dalam penyediaan data. Utamanya dalam pendataan keluarga dan penanganan stunting. "Antara lain cakupan zonasinya menjangkau penduduk sampai level desa. Kemudian pendataan ke level mikro sesuai siklus hidup, bekerja sama dengan kepala desa, lurah serta camat," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah.
Zudan mengatakan Dukcapil berbagi pakai data sebanyak 271 juta penduduk by name, by address dan nomor induk kependudukan (NIK) kepada seluruh kementerian/ lembaga. Utamanya dalam perencanaan pembangunan. “Dengan begitu, Dukcapil bisa membantu mendeteksi keluarga dengan risiko stunting melalui NIK," tuturnya.
Dia menyebut Dukcapil memberikan hak akses kepada BKKBN berupa data yang telah dimutakhirkan. Namun nantinya diperlukan sinkronisasi hasil pendataan dari BKKBN. "Tentu perlu dilakukan sinkronisasi data yang dimiliki Kemendagri dengan hasil pendataan keluarga oleh BKKBN. Kemendagri akan mendukung penuh program BKKBN dalam rangka percepatan penurunan stunting," pungkasnya.
(cip)
tulis komentar anda