Ini Sejumlah Tugas Berat Calon Tunggal Kapolri Listyo Sigit Prabowo
Kamis, 14 Januari 2021 - 09:33 WIB
Komjen Listyo Sigit Prabowo. Foto/Istimewa
JAKARTA - Presiden Jokowi telah menunjuk Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun. Tugas berat menanti jenderal bintang tiga yang saat ini menjabat Kabareskrim Polri tersebut.
"Pertama, ujian pertama Sigit tentu menghadapi fit and proper di DPR. Kita meyakini akan lolos. Kemudian, Kapolri baru harus bisa memastikan tidak ada lagi ormas-ormas yang gemar menebar kebencian berbasis agama dan ras tumbuh kembang di Tanah Air," ujar Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab saat dihubungi SINDOnews, Kamis (14/1/2021).
Menurutnya, pascapembubaran ormas HTI dan Front PembeIa Islam (FPI) , bukan serta-merta akan mengubur gerakan anggotanya. Fadhli meyakini, kader-kadernya akan semakin mengebu dalam bergerilya. "Pascapembubaran itu justru pemerintah harus lebih waspada karena gerakannya tidak lagi terdeteksi dalam wadah ormas," terangnya.
Tugas selanjutnya, kata analis politik asal UIN Jakarta, itu adalah memastikan penegakan hukum tanpa tebang pilih. Terlebih di masa pandemi ini, ketegasan pihak berwajib harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal memerangi Covid-19 berikut dampaknya. "Kapolri pilihan Jokowi harus bisa memastikan Polri mengawal dan menegakkan aturan dan hukumnya," terang Fadhli.
Lebih lanjut, Fadhli mengatakan Kapolri harus memastikan lembaganya mampu bersinergi dalam hal memerangi korupsi yang sudah menggerogoti keuangan negara. Di luar itu, segudang isu seperti penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan radikalisme juga harus menjadi perhatian serius Jenderal yang pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi tersebut.
"Terakhir, reformasi internal kepolisian. Kapolri harus memastikan institusi kepolisian lebih profesional, mengedepankan tindakan humanis, dan lebih modern," pungkasnya.
"Pertama, ujian pertama Sigit tentu menghadapi fit and proper di DPR. Kita meyakini akan lolos. Kemudian, Kapolri baru harus bisa memastikan tidak ada lagi ormas-ormas yang gemar menebar kebencian berbasis agama dan ras tumbuh kembang di Tanah Air," ujar Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab saat dihubungi SINDOnews, Kamis (14/1/2021).
Menurutnya, pascapembubaran ormas HTI dan Front PembeIa Islam (FPI) , bukan serta-merta akan mengubur gerakan anggotanya. Fadhli meyakini, kader-kadernya akan semakin mengebu dalam bergerilya. "Pascapembubaran itu justru pemerintah harus lebih waspada karena gerakannya tidak lagi terdeteksi dalam wadah ormas," terangnya.
Tugas selanjutnya, kata analis politik asal UIN Jakarta, itu adalah memastikan penegakan hukum tanpa tebang pilih. Terlebih di masa pandemi ini, ketegasan pihak berwajib harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal memerangi Covid-19 berikut dampaknya. "Kapolri pilihan Jokowi harus bisa memastikan Polri mengawal dan menegakkan aturan dan hukumnya," terang Fadhli.
Lebih lanjut, Fadhli mengatakan Kapolri harus memastikan lembaganya mampu bersinergi dalam hal memerangi korupsi yang sudah menggerogoti keuangan negara. Di luar itu, segudang isu seperti penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan radikalisme juga harus menjadi perhatian serius Jenderal yang pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi tersebut.
"Terakhir, reformasi internal kepolisian. Kapolri harus memastikan institusi kepolisian lebih profesional, mengedepankan tindakan humanis, dan lebih modern," pungkasnya.
(zik)
tulis komentar anda