DPR Minta Pemerintah Pastikan Pemilik Drone dan Segera Lakukan Diplomasi

JAKARTA - Pemerintah dan instansi keamanan negara harus memastikan negara yang memiliki drone bawah laut yang ditemukan oleh nelayan. Setelah dipastikan kepemilikan drone pemerintah harus melakukan tindakan diplomasi kepada negara tersebut.

(Baca juga: Drone Bawah Laut Ditemukan di Perairan Selayar, Begini Respons Gubernur)

"Sekarang masih diduga itu milik China. Nah kalau sudah dipastikan itu milik China, harus ada sikap dari pemerintah baik secara diplomasi maupun militer," kata Anggota DPR RI Komisi I Dave Laksono, saat dihubungi iNews.id, Rabu (6/1/2021).

(Baca juga: Temuan Drone Bawah Laut Sudah Tiga Kali, Perlu Perhatian Serius)



Anggota DPR Fraksi Golkar itu menjelaskan, alasan langkah diplomasi sudah cukup kuat dilakukan pemerintah dengan alasan penemuan drone tersebut. "Bila benar ini milik China ini adalah cukup alasan untuk kita memberikan lokal diplomatik," tegasnya.

(Baca juga: Tidak Hanya China, Ini Negara yang Mengembangkan Drone Bawah Laut)

Meski begitu, pemerintah harus berhati-hati mengambil tindakan diplomasi agar tidak terjadi ketegangan. Sebab selama ini, komunikasi kita dengan negara-negara laut China selatan sudah dilakukan dengan baik dan terbuka.

"Kita harus hati-hati dalam menentukan sikap. Tapi harus dipertanyakan kenapa itu ada, karena selama ini komunikasi dengan negara-negara laut China Selatan sudah baik dan komunikasi terbuka sesama kepala negara ataupun yang terkaitnya," katanya.

Dalam diplomasi tersebut pemerintah harus mempertanyakan detail mengenai alasan pengiriman drone tersebut. Jika alasan yang diberikan dapat diterima dapat diselesaikan.

"Kalau misalnya mereka bersikap arogan atau mereka berkelit itu ya patut dicurigai. Harus ada tindakan lebih lanjut akan kita lihat secara proporsional," pungkasnya.