Demokrat: Cara Pemerintah Menggebuk FPI Bahayakan Hak-hak Konstitusional
Senin, 04 Januari 2021 - 01:01 WIB
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat (PD) Rachland Nashidik mengkritik langkah pemerintah yang membubarkan dan melarang FPI. Foto/Ist
JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat (PD) Rachland Nashidik mengkritik langkah pemerintah yang membubarkan dan melarang organisasi masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI).
Hal itu diungkapkan Razhland melalui akun Twitter resmi Partai Demokrat @PDemokrat. ”Saya sadar, FPI tak pernah jadi pemilih Demokrat, tidak di Pilkada 2017 maupun Pileg 2019. Tapi dukungan bukan soalnya. Bagi kami, cara pemerintah menggebuk FPI membahayakan hak-hak konstitusional semua warga Negara. Demi Demokraasi dan HAM, cara itu kami tolak,” cuitnya, Minggu (3/1/2021). (Baca juga: Pemerintah Bubarkan FPI, Fadli Zon: Otoritarianisme dan Pembunuhan Demokrasi)
Seperti diketahu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memutuskan pembubaran FPI dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan organisasi tersebut. (Baca juga: Catatan Merah Demokrat untuk Penegakan HAM dan Kebebasan Sipil di 2020)
Hal itu diungkapkan Razhland melalui akun Twitter resmi Partai Demokrat @PDemokrat. ”Saya sadar, FPI tak pernah jadi pemilih Demokrat, tidak di Pilkada 2017 maupun Pileg 2019. Tapi dukungan bukan soalnya. Bagi kami, cara pemerintah menggebuk FPI membahayakan hak-hak konstitusional semua warga Negara. Demi Demokraasi dan HAM, cara itu kami tolak,” cuitnya, Minggu (3/1/2021). (Baca juga: Pemerintah Bubarkan FPI, Fadli Zon: Otoritarianisme dan Pembunuhan Demokrasi)
Seperti diketahu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memutuskan pembubaran FPI dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan organisasi tersebut. (Baca juga: Catatan Merah Demokrat untuk Penegakan HAM dan Kebebasan Sipil di 2020)
Lihat Juga :