Komunikasi Politik Pemerintah Sepanjang 2020 Dinilai Penuh Kegaduhan
Kamis, 31 Desember 2020 - 19:17 WIB
Sukamta melanjutkan, Presiden Jokowi juga dianulir oleh Menteri Perhubungan (Menhub) soal larangan mudik dan pulang kampung. Presiden Jokowi menyatakan bahwa yang dilarang mudik, sedangkan pulang kampung tidak dilarang. Menhub kemudian menegaskan bahwa mudik dan pulang kampung sama saja dilarang. Publik disuguhi tontonan komunikasi yang kurang kompak untuk level negara.
"Kegaduhan elite tersebut berimbas kepada kegaduhan di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi. Uniknya, isu-isu yang sudah bertebaran dan membuat kegaduhan publik itu kemudian diselesaikan oleh seorang menteri yang terkesan mengerjakan banyak urusan," papar Sukamta.
Dokor lulusan Inggris ini juga mencatat, banyaknya hoaks yang muncul adalah imbas dari komunikasi politik pemerintah yang buruk. Bisa jadi sumber hoaks adalah pemerintah sendiri karena menampakkan kesimpangsiuran informasi dan isu-isu kebijakan dengan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kegaduhan.
Tapi anehnya justru masyarakat yang dianggap sebagai sumber utama pembuat hoaks, dan terjadilah kriminalisasi rakyat dan tokoh masyarakat.
"Segenap permasalahan sedang mendera bangsa ini. Di bidang ekonomi, Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi di kuartal III 2020 dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus 3,49 petsen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 turun drastis dan jauh dari target, yakni pada kuartal I hanya mencatat pertumbuhan 2,97 persen dan kuartal II minus 5,32 persen," ungkapnyam
Berdasarkan laporan Bank Dunia, kata diaz Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan jumlah utang luar negeri terbesar di dunia. Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat USD 413,4 atau setara Rp 5.877 triliun. Pengangguran bertambah dari 5,23 % menjadi 7,07 % atau meningkat 2.67 juta orang menjadi 9,77 juta orang pada Agustus 2020. Jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat di tengah pandemi Covid-19. Hingga Maret 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan bertambah 1,63 juta, menjadi 26,42 juta orang.
"Kegaduhan elite tersebut berimbas kepada kegaduhan di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi. Uniknya, isu-isu yang sudah bertebaran dan membuat kegaduhan publik itu kemudian diselesaikan oleh seorang menteri yang terkesan mengerjakan banyak urusan," papar Sukamta.
Dokor lulusan Inggris ini juga mencatat, banyaknya hoaks yang muncul adalah imbas dari komunikasi politik pemerintah yang buruk. Bisa jadi sumber hoaks adalah pemerintah sendiri karena menampakkan kesimpangsiuran informasi dan isu-isu kebijakan dengan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kegaduhan.
Tapi anehnya justru masyarakat yang dianggap sebagai sumber utama pembuat hoaks, dan terjadilah kriminalisasi rakyat dan tokoh masyarakat.
"Segenap permasalahan sedang mendera bangsa ini. Di bidang ekonomi, Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi di kuartal III 2020 dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus 3,49 petsen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 turun drastis dan jauh dari target, yakni pada kuartal I hanya mencatat pertumbuhan 2,97 persen dan kuartal II minus 5,32 persen," ungkapnyam
Berdasarkan laporan Bank Dunia, kata diaz Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan jumlah utang luar negeri terbesar di dunia. Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat USD 413,4 atau setara Rp 5.877 triliun. Pengangguran bertambah dari 5,23 % menjadi 7,07 % atau meningkat 2.67 juta orang menjadi 9,77 juta orang pada Agustus 2020. Jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat di tengah pandemi Covid-19. Hingga Maret 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan bertambah 1,63 juta, menjadi 26,42 juta orang.
Lihat Juga :