Jelang HUT ke-48, PDIP Singgung Politik Identitas dan Biaya Tinggi Demokrasi

Pada titik ini pula, Airlangga meminta agar partai politik di Indonesia kembali ke jalan ideologis. Sehingga mampu menjadi saluran atau artikulasi politik representatif bagi rakyat Indonesia atau yang disebutnya sebagai Kaum Marhaen. "Ada problem struktural yang dihadapi oleh partai politik di Indonesia. Perlu reideologisasi dan refocusing partai sehingga bisa menyelesaikan permasalahan tersebut," tandas Airlangga.

Direktur Sarinah Centre, Eva Kusuma Sundari, mengatakan perlunya membenahi sistem politik nasional sehingga demokrasi bisa menyejahterakan rakyat. Dia memberi contoh soal kesetaraan kesempatan berpoliitik bagi perempuan yang masih belum terwujud. Baginya, jika kesetaraan jender diwujudkan, maka politik akan berubah wajah sekaligus arah ke pro kesejahteraan. Bukan sekedar politik yang prosedural semata.

"Inilah saatnya kita mesti berubah. Bahwa substansi demokrasi harus diwujudkan yakni kesejahteraan yang terukur. Apa contohnya! Salah satunya adalah Sustainable Development Goals. Orang boleh nyoblos, kata Bung Karno. Tapi perut juga harus kenyang. Dan martabatnya juga harus dijaga. Jadi bukan hanya digiring nyoblos, dan jangan sampai digiring karena duit. Itu merendahkan martabat sekali," pungkas Eva.