Eddy Hiariej Diharapkan Perbaiki Performa Kemenkumham
Rabu, 23 Desember 2020 - 17:25 WIB
JAKARTA - Pakar hukum pidana asal Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, keputusan Presiden Jokowi menunjuk Edward Omar Sharif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM ( Wamenkumham ) tepat. Fickar menganggap, pria yang akrab disapa Eddy Hiariej memiliki wawasan mumpuni di bidang hukum pidana.
Menurut Fickar, yang diperlukan seorang menteri yang wawasan manajerialnya dalam mengatur distribusi APBN kepada proyek dan kebijakan yang direncanakan. Sehingga, pengetahuan Eddy Hiariej diharapkan membantu Yasonna Laoly sebagai atasannya. "Di samping itu Eddy termasuk (mewakili) generasi milenial," ucap Fickar saat dihubungi SINDOnews, Rabu (23/12/2020).
Sementara itu, pengamat hukum asal Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad berharap, kehadiran Eddy Hiariej meningkatkan performa dan kinerja Kemenkumham. Sebab, kementerian ini kerap disorot publik lantaran sejumlah kebijakan yang kontroversial.
Dia menuturkan, perbaikan itu antara lain dalam mengoordinasikan pembentukan undang-undang masalah lembaga pemasyarakatan, migrasi, dan hak kekayaan intelektual.
( ).
Suparji juga meminta agar Eddy sebagai Wamenkumham hendaknya diberikan peran dan tanggung jawab yang jelas. Sehingga, jangan sampai sekadar diberi jabatan strategis tanpa peran strategis.
"Selain itu diharapkan wamen dapat secara produktif menyelesaikan masalah, bukan membuat hal-hal yang kontraproduktif," ujar Suparji yang dihubungi terpisah.
Menurut Fickar, yang diperlukan seorang menteri yang wawasan manajerialnya dalam mengatur distribusi APBN kepada proyek dan kebijakan yang direncanakan. Sehingga, pengetahuan Eddy Hiariej diharapkan membantu Yasonna Laoly sebagai atasannya. "Di samping itu Eddy termasuk (mewakili) generasi milenial," ucap Fickar saat dihubungi SINDOnews, Rabu (23/12/2020).
Sementara itu, pengamat hukum asal Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad berharap, kehadiran Eddy Hiariej meningkatkan performa dan kinerja Kemenkumham. Sebab, kementerian ini kerap disorot publik lantaran sejumlah kebijakan yang kontroversial.
Dia menuturkan, perbaikan itu antara lain dalam mengoordinasikan pembentukan undang-undang masalah lembaga pemasyarakatan, migrasi, dan hak kekayaan intelektual.
( ).
Suparji juga meminta agar Eddy sebagai Wamenkumham hendaknya diberikan peran dan tanggung jawab yang jelas. Sehingga, jangan sampai sekadar diberi jabatan strategis tanpa peran strategis.
"Selain itu diharapkan wamen dapat secara produktif menyelesaikan masalah, bukan membuat hal-hal yang kontraproduktif," ujar Suparji yang dihubungi terpisah.
(zik)
tulis komentar anda