Reshuffle Kabinet, Jokowi Perlu Prioritaskan Profesional Non-Partai
Selasa, 22 Desember 2020 - 11:49 WIB
(Baca juga : Kaleidoskop: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin )
Di sisi lain, lanjut Ray, kita tetap perlu mengingatkan Presiden Jokowi sebaiknya tidak terpaku pada soal wakil partai. Pada faktanya, menteri Jokowi yang berurusan dengan masalah hukum karena korupsi atau dugaan korupsi dan suap adalah menteri dari partai. Lebih dari cukup jadi pelajaran bagi presiden betapa rentan anggota kabinet dari partai ini termakan suap atau korupsi.
Selain itu, kata dia, jangan sampai Presiden Jokowi dicatat sebagai presiden yang paling banyak 'mengirim' anggota kabinetnya ke penjara karena dakwaan korupsi, suap atau gratifikasi. Cukup sudah ada dua menteri pada periode pertama, dan kini dua menteri tengah menghadapi kasus hukum di KPK.
(Baca juga : Mungkinkah Sekolah Tatap Muka Segera Diberlakukan? )
"Oleh karena itu, ini saat yang tepat bagi Presiden untuk mengembalikan posisi anggota kabinet bagi profesional non-partai. Khususnya di kursi kabinet yang mengelola dana APBN yang besar. Seperti KKP, Menkes, atau lainnya. Komposisi kabinet dengan mayoritas wakil partai, faktanya lebih banyak membuat presiden berkeluh kesah," ucapnya.
Di sisi lain, lanjut Ray, kita tetap perlu mengingatkan Presiden Jokowi sebaiknya tidak terpaku pada soal wakil partai. Pada faktanya, menteri Jokowi yang berurusan dengan masalah hukum karena korupsi atau dugaan korupsi dan suap adalah menteri dari partai. Lebih dari cukup jadi pelajaran bagi presiden betapa rentan anggota kabinet dari partai ini termakan suap atau korupsi.
Selain itu, kata dia, jangan sampai Presiden Jokowi dicatat sebagai presiden yang paling banyak 'mengirim' anggota kabinetnya ke penjara karena dakwaan korupsi, suap atau gratifikasi. Cukup sudah ada dua menteri pada periode pertama, dan kini dua menteri tengah menghadapi kasus hukum di KPK.
(Baca juga : Mungkinkah Sekolah Tatap Muka Segera Diberlakukan? )
"Oleh karena itu, ini saat yang tepat bagi Presiden untuk mengembalikan posisi anggota kabinet bagi profesional non-partai. Khususnya di kursi kabinet yang mengelola dana APBN yang besar. Seperti KKP, Menkes, atau lainnya. Komposisi kabinet dengan mayoritas wakil partai, faktanya lebih banyak membuat presiden berkeluh kesah," ucapnya.
Lihat Juga :