Reshuffle Kabinet, Jokowi Perlu Prioritaskan Profesional Non-Partai

Selasa, 22 Desember 2020 - 11:49 WIB
Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terpaku pada soal wakil partai saat melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Sebab, menteri yang terjerat kasus korupsi adalah yang berasal dari partai politik.

(Baca juga : Rekrutmen CPNS Siap Dibuka Lagi 2021, Monggo Disiapkan Syaratnya )



Menurut Ray, kemungkinan reshuffle kabinet kali ini dilakukan dengan besar-besaran. Mengganti lima atau enam anggota kabinet bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan berdampak keguncangan stabilitas pemerintahan. Selain pergantian, reposisi anggota kabinet juga sangat mungkin dilakukan.

"Tentu, selain dua kursi kabinet yang kosong, anggota kabinet lain juga perlu dipertimbangkan untuk di-reshuffle. Antara lain menteri kesehatan, agama, hukum dan HAM. Tiga menteri ini sudah dirasakan kurang pas pada posisi mereka masing-masing," ujar Ray kepada SINDOnews, Selasa (22/12/2020).
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!