Menteri Positif COVID-19 dan Berkaitan Kasus Intoleransi Dinilai Tidak Aman
Senin, 21 Desember 2020 - 20:29 WIB
Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio berpandangan bahwa isu reshuffle kabinet itu memang sudah mendesak. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Isu reshuffle atau kocok ulang Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) kian santer, bahkan hari Rabu (23 Desember) besok pun disebut-sebut sebagai hari diumumkannya kabinet baru. Sejumlah pos menteri diprediksi akan terimbas reshuffle dan sejumlah nama juga diisukan akan menempati pos menteri tersebut.
Terkait hal itu, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio berpandangan bahwa isu reshuffle kabinet itu memang sudah mendesak. Terlebih, ada dua menteri Jokowi yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca juga: Sejumlah Nama Ini Terimbas Reshuffle, Pengamat: Dugaan Publik Meleset)
"Sebetulnya kan reshuffle kabinet saat ini memang sudah urgent, apalagi pasca dua menterinya tertangkap KPK. Ya tetap aja harus ada komandan kementerian itu. Enggak bisa kemudian hanya ad interim saja yang memimpinnya," ujar pria yang akrab disapa Hensat itu kepada SINDOnews, Senin (21/12/2020).
Namun, kata Hensat, kalau presiden akan melakukan reshuffle seyogyanya ini dilakukan juga untuk penyegaran kabinet. Mengganti anggota kabinet yang memang sangat terlihat tertatih dan tergagap akibat pandemi COVID-19.
"Jadi walaupun akan ganti-ganti menteri maka saran saya Pak Jokowi memilih orang-orang yang mampu bekerja pada era pandemi dan menuju pasca pandemi," jelasnya.
Menurut Doktor Research in Management ini, kendati faktor kinerja penting untuk menjadi bahan pertimbangan, dia memprediksi Jokowi tetap akan mengutamakan orang-orang yang bisa nyaman bekerja dengan dirinya karena bagaimanapun kabinet juga butuh keselarasan.
"Jadi faktor kenyamanan presiden bekerja dengan menteri ini akan menjadi kriteria utama dibanding dengan kinerja menteri itu sendiri," tutur Hensat.
Selain itu, Direktur Eksekutif KedaiKOPI ini juga memprediksi bahwa akan ada kurang dari 10 kementerian saja yang terimbas reshuffle atau dilakukan penyegaran oleh Jokowi. Menurutnya, selain yang terkait COVID-19 dan dampaknya, menteri yang terkena COVID-19 dan juga berkaitan masalah intoleransi juga akan tersapu.
"Ada beberapa menteri yang terkena COVID-19 itu juga rawan menurut saya. Terus kemudian, kementerian-kementerian yang kaitannya dengan toleransi jadi Menteri Agama, Kumham (Kementerian Hukum dan HAM), jadi saya rasa itu juga tidak terlalu aman," paparnya. (Baca juga: Reshuffle Bisa Alihkan Sementara Isu Penembakan Enam Laskar FPI)
Adapun menteri yang terkonfirmasi positif COVID-19 di antaranya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat diisukan positif COVID-19.
Terkait hal itu, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio berpandangan bahwa isu reshuffle kabinet itu memang sudah mendesak. Terlebih, ada dua menteri Jokowi yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca juga: Sejumlah Nama Ini Terimbas Reshuffle, Pengamat: Dugaan Publik Meleset)
"Sebetulnya kan reshuffle kabinet saat ini memang sudah urgent, apalagi pasca dua menterinya tertangkap KPK. Ya tetap aja harus ada komandan kementerian itu. Enggak bisa kemudian hanya ad interim saja yang memimpinnya," ujar pria yang akrab disapa Hensat itu kepada SINDOnews, Senin (21/12/2020).
Namun, kata Hensat, kalau presiden akan melakukan reshuffle seyogyanya ini dilakukan juga untuk penyegaran kabinet. Mengganti anggota kabinet yang memang sangat terlihat tertatih dan tergagap akibat pandemi COVID-19.
"Jadi walaupun akan ganti-ganti menteri maka saran saya Pak Jokowi memilih orang-orang yang mampu bekerja pada era pandemi dan menuju pasca pandemi," jelasnya.
Menurut Doktor Research in Management ini, kendati faktor kinerja penting untuk menjadi bahan pertimbangan, dia memprediksi Jokowi tetap akan mengutamakan orang-orang yang bisa nyaman bekerja dengan dirinya karena bagaimanapun kabinet juga butuh keselarasan.
"Jadi faktor kenyamanan presiden bekerja dengan menteri ini akan menjadi kriteria utama dibanding dengan kinerja menteri itu sendiri," tutur Hensat.
Selain itu, Direktur Eksekutif KedaiKOPI ini juga memprediksi bahwa akan ada kurang dari 10 kementerian saja yang terimbas reshuffle atau dilakukan penyegaran oleh Jokowi. Menurutnya, selain yang terkait COVID-19 dan dampaknya, menteri yang terkena COVID-19 dan juga berkaitan masalah intoleransi juga akan tersapu.
"Ada beberapa menteri yang terkena COVID-19 itu juga rawan menurut saya. Terus kemudian, kementerian-kementerian yang kaitannya dengan toleransi jadi Menteri Agama, Kumham (Kementerian Hukum dan HAM), jadi saya rasa itu juga tidak terlalu aman," paparnya. (Baca juga: Reshuffle Bisa Alihkan Sementara Isu Penembakan Enam Laskar FPI)
Adapun menteri yang terkonfirmasi positif COVID-19 di antaranya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat diisukan positif COVID-19.
(kri)
Lihat Juga :
tulis komentar anda