Isu Sakti Wahyu Trenggono Jadi Menteri KKP, Gerindra: Kami Enggak Ada Masalah
Senin, 21 Desember 2020 - 16:18 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden dalam hal ini Presiden Jokowi. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Isu reshuffle atau kocok ulang kabinet makin kuat berhembus, bahkan disebut-sebut akan diumumkan pada Rabu (23 Desember) besok. Sejumlah pos menteri juga dikabarkan akan direposisi dan nama-nama baru akan masuk menduduki posisi menteri dan wakil menteri .
Termasuk Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Sakti Wahyu Trenggono yang diisukan akan menduduki posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) menggantikan mantan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Edhy Prabowo yang terlibat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca juga: Sakti Wahyu Trenggono Dikabarkan Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Arus Bawah Jokowi Anggap Tepat)
Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden dalam hal ini Presiden Jokowi. Karena itu, Gerindra enggan mengintervensi ataupun berspekulasi soal itu.
“Tentu kami harus mengulangi kembali bahwa soal reshuffle itu adalah hak prerogatif Pak Presiden, Pak Jokowi selaku Presiden. Gerindra sendiri enggak mau spekulasi ya dan enggak mau intervensi soal-soal tersebut,” ujar Habib kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/12/2020).
(Baca juga : PAN-Demokrat Berhasrat Masuk Kabinet, Pengamat: Silakan Saja, Oposisi Cukup Rakyat )
Soal kabar Trenggono menduduki posisi KKP atas usulan Gerindra, menurut Habib, itu di luar kapasitas Gerindra untuk menjawab. Meskipun Trenggono dan Menhan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum (Ketum) Gerindra memiliki hubungan yang baik dan harmonis, jangan dikaitkan bahwa Gerindra yang mengusulkan Trenggono sebagai Menteri KKP.
“Tapi jangan diartikan kami yang mengusulkan juga. Karena kami enggak ada kewenangan di situ. Kita tunggu saja kalau memang nasibnya bagus jadi menteri ya enggak ada masalah juga kami,” jelasnya.
(Baca juga : Tinggal Selangkah Lagi, Gaji Baru PNS Kemungkinan Berlaku Tahun Depan )
Adapun Menteri KKP yang merupakan jatah Gerindra, anggota Komisi III DPR ini menegaskan bahwa tidak ada istilah jatah menjatah dan Gerindra tidak pernah mengusulkan nama calon menteri kepada Jokowi karena tidak dalam kapasitas itu. (Baca juga:Pendukung Jokowi Nilai Dua Nama Ini Layak Jadi Menteri KKP)
“Enggak ada lah. Enggak ada jatah menjatah,” tegas Habib.
Termasuk Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Sakti Wahyu Trenggono yang diisukan akan menduduki posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) menggantikan mantan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Edhy Prabowo yang terlibat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca juga: Sakti Wahyu Trenggono Dikabarkan Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Arus Bawah Jokowi Anggap Tepat)
Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden dalam hal ini Presiden Jokowi. Karena itu, Gerindra enggan mengintervensi ataupun berspekulasi soal itu.
“Tentu kami harus mengulangi kembali bahwa soal reshuffle itu adalah hak prerogatif Pak Presiden, Pak Jokowi selaku Presiden. Gerindra sendiri enggak mau spekulasi ya dan enggak mau intervensi soal-soal tersebut,” ujar Habib kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/12/2020).
(Baca juga : PAN-Demokrat Berhasrat Masuk Kabinet, Pengamat: Silakan Saja, Oposisi Cukup Rakyat )
Soal kabar Trenggono menduduki posisi KKP atas usulan Gerindra, menurut Habib, itu di luar kapasitas Gerindra untuk menjawab. Meskipun Trenggono dan Menhan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum (Ketum) Gerindra memiliki hubungan yang baik dan harmonis, jangan dikaitkan bahwa Gerindra yang mengusulkan Trenggono sebagai Menteri KKP.
“Tapi jangan diartikan kami yang mengusulkan juga. Karena kami enggak ada kewenangan di situ. Kita tunggu saja kalau memang nasibnya bagus jadi menteri ya enggak ada masalah juga kami,” jelasnya.
(Baca juga : Tinggal Selangkah Lagi, Gaji Baru PNS Kemungkinan Berlaku Tahun Depan )
Adapun Menteri KKP yang merupakan jatah Gerindra, anggota Komisi III DPR ini menegaskan bahwa tidak ada istilah jatah menjatah dan Gerindra tidak pernah mengusulkan nama calon menteri kepada Jokowi karena tidak dalam kapasitas itu. (Baca juga:Pendukung Jokowi Nilai Dua Nama Ini Layak Jadi Menteri KKP)
“Enggak ada lah. Enggak ada jatah menjatah,” tegas Habib.
(kri)
tulis komentar anda