Soal Calling Visa Israel, PKS: Indonesia Tak Perlu Latah Ikut Timur Tengah
Minggu, 20 Desember 2020 - 09:32 WIB
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan Indonesia tak perlu latah mengikuti sejumlah negara kawasan Timur Tengah yang menormalisasi hubungan dengan Israel. Foto/Reuters
JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyampaikan sikap tegasnya agar pemerintah mengurungkan niat untuk memberikan visa (calling visa) kepada Israel . Kebijakan itu dianggapnya bertentangan dengan konstitusi serta sikap antipenjajahan yang selama ini konsisten disuarakan.
"Rencana itu bukan saja menciderai semangat antipenjajahan dan dukungan atas kemerdekaan Palestina, lebih dari itu juga bertentangan dengan konstitusi kita," kata Jazuli dalam keterangannya, Minggu (20/12/2020).
(Baca: Cabut 'Calling Visa' untuk Israel)
Anggota Komisi I DPR ini memjelaskan, politik luar negeri Indonesia sejak zaman Presiden Sukarno hingga Presiden Jokowi jelas dan tegas berpihak pada rakyat dan negara Palestina merdeka. Dan sebaliknya, melawan segala bentuk penjajah Israel atas Palestina.
"Fraksi PKS mengapresiasi sikap tegas pemerintah yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan Israel at all cost. Oleh karena itu, tidak boleh ada kebijakan yang kontradiktif dan melemahkan sikap tersebut yang disinyalemenkan dengan rencana pemberian calling visa kepada warga negara Israel," ujarnya.
Menurut Wakil Presiden Forum Parlemen Muslim Dunia ini, Indonesia punya pengalaman sejarah pahit sebagai negara yang merdeka dari penjajahan. Pengalaman sejarah itu membulatkan sikap dan independensi yang kuat bahwa Indonesia antipenjajahan dan hal itu secara tegas dituliskan dalam konstitusi UUD 1945.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Dengan alasan yang sama, Prokalamator Bung Karno menginisiasi Konferensi Asia Afrika (KAA) hingga Gerakan Non-Blok (GNB). "Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu latah ikut-ikutan sebagian negara-negara di Timur Tengah yang sedang gandrung melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Indonesia negara berdaulat yang punya prinsip dan dignity sebagaimana digariskan oleh konstitusi," tegas Jazuli.
Di samping itu, legislator Dapil Banten ini mengingatkan bahwa mewujudkan kemerdekaan Palestina adalah utang sejarah bangsa Indonesia. Karena Palestina adalah satu-satunya negara peserta KAA yang belum merdeka hingga hari ini.
"Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, maka kita harus terus berjuang untuk mewujudkan kemerdekaanya secara penuh dari penjajahan Israel. Ini adalah amanat UUD 1945 untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia yang tidak bisa ditawar," pungkas Jazuli.
"Rencana itu bukan saja menciderai semangat antipenjajahan dan dukungan atas kemerdekaan Palestina, lebih dari itu juga bertentangan dengan konstitusi kita," kata Jazuli dalam keterangannya, Minggu (20/12/2020).
(Baca: Cabut 'Calling Visa' untuk Israel)
Anggota Komisi I DPR ini memjelaskan, politik luar negeri Indonesia sejak zaman Presiden Sukarno hingga Presiden Jokowi jelas dan tegas berpihak pada rakyat dan negara Palestina merdeka. Dan sebaliknya, melawan segala bentuk penjajah Israel atas Palestina.
"Fraksi PKS mengapresiasi sikap tegas pemerintah yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan Israel at all cost. Oleh karena itu, tidak boleh ada kebijakan yang kontradiktif dan melemahkan sikap tersebut yang disinyalemenkan dengan rencana pemberian calling visa kepada warga negara Israel," ujarnya.
Menurut Wakil Presiden Forum Parlemen Muslim Dunia ini, Indonesia punya pengalaman sejarah pahit sebagai negara yang merdeka dari penjajahan. Pengalaman sejarah itu membulatkan sikap dan independensi yang kuat bahwa Indonesia antipenjajahan dan hal itu secara tegas dituliskan dalam konstitusi UUD 1945.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Dengan alasan yang sama, Prokalamator Bung Karno menginisiasi Konferensi Asia Afrika (KAA) hingga Gerakan Non-Blok (GNB). "Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu latah ikut-ikutan sebagian negara-negara di Timur Tengah yang sedang gandrung melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Indonesia negara berdaulat yang punya prinsip dan dignity sebagaimana digariskan oleh konstitusi," tegas Jazuli.
Di samping itu, legislator Dapil Banten ini mengingatkan bahwa mewujudkan kemerdekaan Palestina adalah utang sejarah bangsa Indonesia. Karena Palestina adalah satu-satunya negara peserta KAA yang belum merdeka hingga hari ini.
"Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, maka kita harus terus berjuang untuk mewujudkan kemerdekaanya secara penuh dari penjajahan Israel. Ini adalah amanat UUD 1945 untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia yang tidak bisa ditawar," pungkas Jazuli.
(muh)
tulis komentar anda