Ubah Sembako Jadi Bansos Tunai, Kemensos Diharapkan Tingkatkan Pengawasan
Jum'at, 18 Desember 2020 - 17:18 WIB
Namun, lanjut Vunny, pemberian BST juga memiliki potensi penyimpangan. Misalnya, uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bisa saja disalahgunakan penerima untuk membeli kebutuhan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan bansos itu.
“Dalam hal ini, Kemensos perlu memikirkan strategi kontrol yang tepat agar program BST mencapai tujuannya. Hal ini dapat dimulai dengan merancang indikator keberhasilan program BST,” tegas dia.
Ia menyarankan Kemensos sebaiknya melakukan publikasi laporan keuangan bansos melalui kanal resmi Kemensos. Adanya transparansi anggaran BST diharapkan membuat masyarakat dapat terus mengawal dan mengawasi anggaran serta distribusi bantuan dengan lebih baik lagi di tengah pandemi. (Baca juga: Kemensos Buka Kuota Baru Penerima Bansos Tunai 20.000 KPM untuk Daerah dengan Realisasi Penyaluran Tinggi)
“Pada intinya, pandemi COVID-19 telah dan masih menelan anggaran yang sangat besar. Kemensos sebagai garda terdepan pelayanan publik dan yang diberikan otoritas dalam pengelolaan dana dan distribusi bantuan pandemi COVID-19 selayaknya menjunjung tinggi etika pelayanan publik yang transparan dan bebas korupsi,” pungkasnya.
“Dalam hal ini, Kemensos perlu memikirkan strategi kontrol yang tepat agar program BST mencapai tujuannya. Hal ini dapat dimulai dengan merancang indikator keberhasilan program BST,” tegas dia.
Ia menyarankan Kemensos sebaiknya melakukan publikasi laporan keuangan bansos melalui kanal resmi Kemensos. Adanya transparansi anggaran BST diharapkan membuat masyarakat dapat terus mengawal dan mengawasi anggaran serta distribusi bantuan dengan lebih baik lagi di tengah pandemi. (Baca juga: Kemensos Buka Kuota Baru Penerima Bansos Tunai 20.000 KPM untuk Daerah dengan Realisasi Penyaluran Tinggi)
“Pada intinya, pandemi COVID-19 telah dan masih menelan anggaran yang sangat besar. Kemensos sebagai garda terdepan pelayanan publik dan yang diberikan otoritas dalam pengelolaan dana dan distribusi bantuan pandemi COVID-19 selayaknya menjunjung tinggi etika pelayanan publik yang transparan dan bebas korupsi,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :