Ramai Antrean Tes COVID-19 dan Reschedule Pesawat, DPR Nilai Pemerintah Tak Siap

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat ini mengapresiasi kebijakan rapid test antigen dalam menghadapi Nataru ini, kebijakan ini konkret untuk mengurangi klaster baru libur Nataru. Hanya saja, permasalahannya pemerintah tidak siap pada tatanan mengantisipasi pasca kebijakan dikeluarkan.

"Standar pelayanan tidak diikuti di titik-titik keberangkatan transportasi seperti bandara, pelabuhan atau terminal. Jumlah petugas tetap yang melayani, sosialisasi minim sehingga gagal dalam mengantisipasi masalah pasca kebijakan keluar. Dan ini terus berulang-ulang," sesalnya.

Oleh karena itu, Legislator asal Kalimantan Timur ini meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk harus benar-benar tegas dan fokus untuk melakukan kontrol sampai ke bawah, bagaimana pelaksanaan dan dampak dari perubahan aturan oleh pemerintah di libur Nataru ini. (Baca juga: Jelang Aturan Tes PCR Berlaku, Kedatangan Wisawatan ke Bali Terus Melonjak)

"Jangan hanya bisa buat aturan tanpa mampu melayani masyarakat dan mengatur pelaksanaannya. Itu sama saja membuat masalah baru dan potensi klaster baru. Jatuhnya kebijakan yang sia-sia," pungkas pria yang akrab disapa Irwan Fecho itu.