Bukan Cuma PDIP, Parpol Lain Juga Incar Kursi Mensos
Jum'at, 11 Desember 2020 - 11:40 WIB
Juliari Batubara ditahan KPK lantaran kasus bansos Covid-19 Kementerian Sosial. Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA - Kursi menteri sosial ( mensos ) yang ditinggalkan Juliari Batubara lantaran terjerat dugaan suap bansos Covid-19 , diduga menjadi incaran banyak partai politik . Bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial dinilai rawan dimanipulasi untuk kepentingan politik.
"Di situ juga rawan untuk dimanipulasi untuk kepentingan politik, karena ini kan bansos ya. Maka tiap-tiap partai itu pasti berebut di kementerian itu, karena bisa diubah menjadi suara dalam konteks pemilu," ujar pengamat politik sekaligus Direktur Populi Center Usep Akhyar kepada SINDOnews, Jumat (11/12/2020).
Maka itu, menurut dia, orientasinya saat ini perlu diubah, tidak lagi soal dari mana mensos pengganti Juliari Batubara itu berasal. "Tapi kan orang yang cakap, yang berintegritas, yang cakap juga dalam konteks perubahan sistem yang lebih sistemik di kementerian itu, dari mana pun, baik dari partai politik, ataupun dari profesional, ataupun dari mana," katanya.
Dia berpendapat, orientasi berpikirnya saat ini bahwa mensos pengganti Juliari Batubara harus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena Juliari dari partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu. "Memang ini punya PDIP? Kan bukan punya PDIP. Sekarang berpikirnya sekarang jangan jatah-jatahan deh," ungkapnya.
( ).
Dia melanjutkan, orang yang layak menduduki kursi mensos itu adalah orang berintegritas dan punya kemampuan untuk melakukan perubahan secara sistematik di kementerian itu. "Karena kalau menurut saya, siapa pun yang ditaruh di sana, apalagi partai politik yang dituntut untuk berkontribusi untuk partai politiknya ya jelas sistem itu dari dulu sudah dipakai seperti itu, maka harus diubah," pungkasnya.
Diketahui, Juliari Batubara telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. Presiden Jokowi pun telah menunjuk Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Mensos ad interim.
( ).
"Di situ juga rawan untuk dimanipulasi untuk kepentingan politik, karena ini kan bansos ya. Maka tiap-tiap partai itu pasti berebut di kementerian itu, karena bisa diubah menjadi suara dalam konteks pemilu," ujar pengamat politik sekaligus Direktur Populi Center Usep Akhyar kepada SINDOnews, Jumat (11/12/2020).
Maka itu, menurut dia, orientasinya saat ini perlu diubah, tidak lagi soal dari mana mensos pengganti Juliari Batubara itu berasal. "Tapi kan orang yang cakap, yang berintegritas, yang cakap juga dalam konteks perubahan sistem yang lebih sistemik di kementerian itu, dari mana pun, baik dari partai politik, ataupun dari profesional, ataupun dari mana," katanya.
Dia berpendapat, orientasi berpikirnya saat ini bahwa mensos pengganti Juliari Batubara harus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena Juliari dari partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu. "Memang ini punya PDIP? Kan bukan punya PDIP. Sekarang berpikirnya sekarang jangan jatah-jatahan deh," ungkapnya.
( ).
Dia melanjutkan, orang yang layak menduduki kursi mensos itu adalah orang berintegritas dan punya kemampuan untuk melakukan perubahan secara sistematik di kementerian itu. "Karena kalau menurut saya, siapa pun yang ditaruh di sana, apalagi partai politik yang dituntut untuk berkontribusi untuk partai politiknya ya jelas sistem itu dari dulu sudah dipakai seperti itu, maka harus diubah," pungkasnya.
Diketahui, Juliari Batubara telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. Presiden Jokowi pun telah menunjuk Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Mensos ad interim.
( ).
(zik)
tulis komentar anda