Membangun Daerah Secara Berkelanjutan

Delis Julkarson Hehi

Pemerhati Sustainable Development Goals

PEMILIHAN umum kepala daerah (pilkada) sudah digelar di 270 wilayah di Indonesia pada 9 Desember 2020. Pilkada ini digelar serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Masyarakat diharapkan tidak larut dalam euforia pilkada, melainkan harus menyelami dasar pemikiran serta pokok-pokok program prioritas pembangunan daerah yang hendak dijalankan pasangan calon (paslon) kepala daerah saat terpilih, serta mengawal proses pembangunan di daerah.

Kehadiran paslon lewat visi dan misi yang jelas, berpihak kepada rakyat, serta terukur, wajar diberikan kesempatan memimpin daerah.

Merengkuh Pekerjaan Layak



Isu pengangguran selalu menjadi topik menarik dibincangkan, baik oleh masyarakat maupun di dalam ruang debat kandidat pemimpin daerah. Selain itu, juga isu indeks pembangunan manusia yang menginterpretasikan capaian dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi turut memiliki relasi erat dengan akses terhadap pekerjaan yang layak.

Indikator yang disajikan oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF) menerangkan aspek kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan yang lebih tinggi dan pelatihan bagi pekerja adalah beberapa determinan penyusun global competitiveness index (GCI).

Saya ingin mengambil contoh pendidikan di Kabupaten Morowali Utara, Sulaweasi Tengah yang pada 9 Desember lalu juga menggelar pilkada. Kabupaten ini memiliki kawasan pertambangan. Sejauh ini, pendidikan di Morowali Utara belum cukup membanggakan dalam memberikan sumbangan secara nasional atas peningkatkan GCI. Ada 38,68% penduduk yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas sederajat, dan 10,77% penduduk tidak memiliki ijazah Sekolah Dasar (Susenas, 2019).

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk pada suatu daerah mencerminkan kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah tersebut. Jelas bahwa, agenda pembangunan di Morowali Utara ke depan akan banyak difokuskan pada peningkatan dan kemudahan akses pendidikan bagi seluruh warga.