Menkominfo Temukan 602 Konten Hoaks Selama Pilkada, Sebanyak 233 Diblokir
Senin, 07 Desember 2020 - 17:56 WIB
Menkominfo Johnny G Plate mengatakan Kementerian Kominfo menemukan 47 isu hoaks dalam 602 konten berita bohong (hoaks) selama Pilkada 2020. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan 47 isu hoaks dalam 602 konten berita bohong (hoaks) selama Pilkada 2020. Pihaknya juga sudah menurunkan (take down) dan memblokir 233 konten hoaks tersebut selama Pilkada.
Hal ini disampaikan Johnny dalam diskusi 4 Pilar yang bertajuk “Waspada Hoaks Jelang Pilkada 9 Desember” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2020). “Isu-isu sensitif kita yang terkait dengan SARA yang dulu begitu luar biasa dibombardir dan mengisi ruang publik kita, ruang politik kita kali ini di Pilkada Serentak, Pilkada 2020 hal buruk yang dilakukan terus-menerus dan dianggap sebagai kebenaran itu tidak terjadi dan sangat minimal terjadi itu hampir tidak terjadi di ruang digital kita di Pilkada 2020 ini. Dari data yang saya peroleh melalui cyber drone kominfo temuan isu hoaks itu hanya sekitar 47 isu hoaks selama Pilkada 2020 ini. Dan tersebar di 602 sebaran konten pada platform dalam hal ini platform digital dan dari 602 yang sudah di-take down atau diblokir itu 233 konten,” sambungnya. (Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Johnny menjelaskan, isu hoaks yang beredar selama pilkada juga tidak seperti isu-isu pada perhelatan demokrasi sebelumnya, hanya ada 3 kategori saja. Pertama, hoaks mengenai permintaan dana bantuan, pilkada perlu banyak dana dan muncul surat edaran permintaan dana bantuan pengamanan penyelenggaraan pilkada yang diajukan gubernur, bupati dan wakil kota. Dan ini banyak yang tidak betul. (Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Menkominfo: Bersihkan Ruang Digital dari Disinformasi dan Hoaks)
Hal ini disampaikan Johnny dalam diskusi 4 Pilar yang bertajuk “Waspada Hoaks Jelang Pilkada 9 Desember” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2020). “Isu-isu sensitif kita yang terkait dengan SARA yang dulu begitu luar biasa dibombardir dan mengisi ruang publik kita, ruang politik kita kali ini di Pilkada Serentak, Pilkada 2020 hal buruk yang dilakukan terus-menerus dan dianggap sebagai kebenaran itu tidak terjadi dan sangat minimal terjadi itu hampir tidak terjadi di ruang digital kita di Pilkada 2020 ini. Dari data yang saya peroleh melalui cyber drone kominfo temuan isu hoaks itu hanya sekitar 47 isu hoaks selama Pilkada 2020 ini. Dan tersebar di 602 sebaran konten pada platform dalam hal ini platform digital dan dari 602 yang sudah di-take down atau diblokir itu 233 konten,” sambungnya. (Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Johnny menjelaskan, isu hoaks yang beredar selama pilkada juga tidak seperti isu-isu pada perhelatan demokrasi sebelumnya, hanya ada 3 kategori saja. Pertama, hoaks mengenai permintaan dana bantuan, pilkada perlu banyak dana dan muncul surat edaran permintaan dana bantuan pengamanan penyelenggaraan pilkada yang diajukan gubernur, bupati dan wakil kota. Dan ini banyak yang tidak betul. (Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Menkominfo: Bersihkan Ruang Digital dari Disinformasi dan Hoaks)
Lihat Juga :