Sekjen Pemuda Pancasila: Reshuffle Kabinet Jangan Didasari Politik Balas Budi

Sementara sektor politik dan keamanan menjadi semakin terpuruk karena situasi new normal. Aksi penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja seolah tidak terantisipasi. Masih ditambah lagi sejumlah kasus korupsi yang melibatkan ring-1 kekuasaan. Hingga yang terakhir penangkapan terhadap Menteri Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap benur lobster.

”Legitimasi pemerintah juga menukik tajam saat tidak ada tindakan yang jelas terhadap Habib Rizieq Shihab yang diduga melakukan pelanggaran protokol Covid19 dan dugaan ujaran kebencian dalam ceramahnya. Hal ini memuncak saat peristiwa di Sigi Sulawesi Tengah, kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang masih dalam jaringan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) melakukan pembantaian keji terhadap warga sipil,” katanya.

Arif mengingatkan, saatnya Presiden mereview dan mencoret menteri-menteri amatir dari kabinetnya. Setahun Kabinet Indonesia Maju, Presiden lebih banyak bekerja untuk menterinya. Saatnya Jokowi menyusun ulang kabinet profesional dengan menjadikan dampak wabah Covid19 sebagai salah satu pertimbangan. Sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan trengginas dan cakap menjawab semua tantangan.

“Pak Jokowi harus ingat, beliau dipilih langsung oleh rakyat. Tanggung jawabnya kepada rakyat, jangan merasa punya hutang budi pada relawan maupun partai pendukung. Bukankah mereka menyatakan akan berbuat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jadi jangan segan apalagi takut untuk menggusur menteri yang tak bisa kerja, meskipun itu Ketua Umum Partai Politik. Pemuda Pancasila bersama rakyat akan mengawal kebijakan Jokowi. Ormas Pemuda Pancasila akan tetap bersikap sebagai mitra kritis terhadap pemerintahan Jokowi jika itu menyangkut kesejahteraan rakyat dan harkat serta martabat NKRI,” tandas Aktivis 98 ini.