Penegak Hukum Diminta Bertindak Tegas Tuntaskan Kasus Teror Sigi

JAKARTA - Peristiwa pembunuhan satu keluarga dan pembakaran rumah yang terjadi di Desa Lembontonga, Kabupaten Sigi , Sulawesi Tengah yang diduga dilalukan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora, mengundang kecaman keras banyak pihak. Tak hanya mengecam, desakan agar aparat penegak hukum bertindak tegas dan mengusut tuntas kasus tersebut menggema.

Sejak kasus itu mencuat, desakan pengusutan tuntas kasus teror Sigi yang datang dari perseorangan, kelompok bahkan atas nama lembaga tak putus bermunculan. Kasus ini memang sangat mengerikan, terlebih para korban dieksekusi langsung oleh teroris Ali Kalora dengan senjata api. (Baca: Sempurnakan Wudhu Agar Ibadah Diterima Allah Ta;ala)

Koalisi Jaringan Masyarakat Sipil dalam keterangan persnya yang diterima KORAN SINDO, kemarin, mengutuk keras peristiwa pembantaian yang menimpa satu keluarga dan pembakaran rumah. Diketahui, rumah yang dibakar kerap dijadikan tempat beribadah jemaat Gereja Bala Keselamatan di Dusun Lewono, Desa Lembantongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, pada Jumat, 27 November 2020.

Bagi koalisi, peristiwa yang terjadi pada Jumat pagi tersebut merupakan tindakan tidak manusiawi, melanggar prinsip HAM, dan memunculkan teror di masyarakat. Koalisi juga mengingatkan bahwa Sulawesi Tengah adalah wilayah yang sempat mengalami konflik berdarah di masa awal reformasi. Peristiwa tersebut telah mewariskan tragedi kemanusiaan hingga saat ini.

"Dalam konteks kekerasan yang terjadi di Sigi tersebut, koalisi mendesak agar Pemerintah pusat dan daerah segera mengambil tindakan cepat agar peristiwa ini tidak digunakan oleh sekelompok orang untuk memainkan isu SARA sebagai sarana memecah belah masyarakat," tegas Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhamad Isnur, kemarin.



Isnur membeberkan, penyelesaian dan penegakan hukum terhadap pelaku akan meminimalisasi potensi-potensi provokasi dan kekerasan lanjutan di wilayah Sulawesi Tengah atau di wilayah lain di Indonesia. Berikutnya, pemerintah juga perlu memastikan propaganda atau siar kebencian tentang kekerasan ini dapat dikendalikan, terutama ketika terjadinya upaya individu atau kelompok untuk menebarkan kekerasan dengan tujuan penyebaran kebencian, permusuhan, atau diskriminasi berbasis SARA. Kesimpangsiuran berita terhadap situasi harus segera diatasi oleh Pemerintah dengan memberikan informasi dan data obyektif terkait situasi yang terjadi. (Baca juga: Seleksi Guru PPPK, Guru Wajib Terdata di Dapodik)

Masih dalam keterangannya, koalisi yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Human Rights Working Group (HRWG), Paritas Institute, dan LBH Jakarta, juga menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban dan umat yang mengalami kekerasan tersebut. Atas peristiwa tersebut, koalisi menyerukan empat sikap.

Pertama, mendesak Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut dan membawa para pelaku ke proses hukum, hingga mengamankan situasi, menjamin keamanan dan keselamatan warga di sekitar. Kedua, mendesak agar pemerintah segera memulihkan hak-hak korban dan keluarganya, memastikan ratusan warga lain yang mengungsi diberikan jaminan keselamatan, keamanan, dan kebutuhan sementara selama di pengungsian.

Ketiga, mendesak pemerintah menjamin agar warga aman dan dapat kembali ke rumahnya masing-masing, serta memfasilitasi pos pelayanan peribadatan bagi warga dibangun kembali. Keempat, aparat kepolisian harus mengutamakan pendekatan pidana terhadap situasi ini, dengan tidak menjadikan peristiwa ini sebagai justifikasi untuk melakukan kekerasan baru terhadap sipil, serta memastikan pendekatan pidana tersebut sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Baca juga: Manfaat Kesehatan dan Nutrisi Susu Kambing)