Akui Strategis, Bamsoet Kembali Wacanakan GBHN Dihidupkan Lagi
Sabtu, 28 November 2020 - 16:45 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo kembali mewacanakan menghidupkan GBHN sebagai panduan pembangunan berkesinambungan di Indonesia. Foto/ist
JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyinggung kembali soal kewenangan yang pernah MPR yakni membuat Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal itu diungkapkannya dalam acara Sosialisasi 4 Pilar& Peluncuran Panduan Tata Cara Touring Berkendara Berkelompok di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Sabtu (28/11/2020).
sejak era reformasi, Bamsoet mengatakan bahwa kewenangan itu telah dicabut atau dihilangkan. Sebagai gantinya diserahkan kepada visi misi presiden untuk menyusun program kerjanya. "Tapi apa yang terjadi, yang terjadi adalah tidak adanya kesinambungan pembangunan. Setiap pemilihan presiden, setiap terpilih presiden baru ada program baru," kata Bamsoet dalam sambutannya
(Baca: Didukung 25 Provinsi, Bamsoet Optimistis Jadi Ketum IMI Pusat)
Atas dasar itulah, kata dia, MPR bertekad untuk mendorong lahirnya kembali GBHN atau garis-garis besar haluan negara yang bisa disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia ke depannya. "Mungkin saja nanti kita rubah namanya menjadi pokok-pokok haluan negara yang menjadi bintang pengarah bangsa ini di dalam lompatan 50-100 yang akan datang," ujarnya.
Politikus Golkar itu menuturkan, Singapura, China, dan negara-negara besar lainnya telah mempunyai pokok-pokok haluannya, sampai bahkan 100 tahun yang datang. Sebaliknya, hari ini Indonesia belum ada.
"Kalo saya tanya Indonesia pada tahun 2045 ketika kita akan memasuki tahun emas akan seperti apa? Sampai hari ini tidak ada orang yang bisa menjawab seperti apa di 100 tahun kemerdekaan kita," tutur dia.
"Oleh sebab itulah kita ingin MPR kembali bisa memutuskan dan menghadirkan kembali pokok-pokok haluan negara agar arah bangsa ini jelas," katanya melanjutkan.
(Baca: Diwacanakan Berdamai, Polisi Sebut Laporan Kasus Pencemaran Nama Ahok Belum Dicabut)
Dia mencontohkan, misalnya saat ini Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, namun keputusan itu belum ada jaminan jika presiden yang akan menggantikannya akan meneruskan program tersebut.
sejak era reformasi, Bamsoet mengatakan bahwa kewenangan itu telah dicabut atau dihilangkan. Sebagai gantinya diserahkan kepada visi misi presiden untuk menyusun program kerjanya. "Tapi apa yang terjadi, yang terjadi adalah tidak adanya kesinambungan pembangunan. Setiap pemilihan presiden, setiap terpilih presiden baru ada program baru," kata Bamsoet dalam sambutannya
(Baca: Didukung 25 Provinsi, Bamsoet Optimistis Jadi Ketum IMI Pusat)
Atas dasar itulah, kata dia, MPR bertekad untuk mendorong lahirnya kembali GBHN atau garis-garis besar haluan negara yang bisa disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia ke depannya. "Mungkin saja nanti kita rubah namanya menjadi pokok-pokok haluan negara yang menjadi bintang pengarah bangsa ini di dalam lompatan 50-100 yang akan datang," ujarnya.
Politikus Golkar itu menuturkan, Singapura, China, dan negara-negara besar lainnya telah mempunyai pokok-pokok haluannya, sampai bahkan 100 tahun yang datang. Sebaliknya, hari ini Indonesia belum ada.
"Kalo saya tanya Indonesia pada tahun 2045 ketika kita akan memasuki tahun emas akan seperti apa? Sampai hari ini tidak ada orang yang bisa menjawab seperti apa di 100 tahun kemerdekaan kita," tutur dia.
"Oleh sebab itulah kita ingin MPR kembali bisa memutuskan dan menghadirkan kembali pokok-pokok haluan negara agar arah bangsa ini jelas," katanya melanjutkan.
(Baca: Diwacanakan Berdamai, Polisi Sebut Laporan Kasus Pencemaran Nama Ahok Belum Dicabut)
Dia mencontohkan, misalnya saat ini Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, namun keputusan itu belum ada jaminan jika presiden yang akan menggantikannya akan meneruskan program tersebut.
Lihat Juga :
tulis komentar anda