Satu Juta DPT Pilkada Belum Rekam E-KTP, Mendagri Ungkap Penyebabnya
Rabu, 25 November 2020 - 10:53 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan ada beberapa penyebab para pemilih belum melakukan perekaman data kependudukan e-KTP. Foto/SINDOnews
JAKA - Sebanyak satu juta atau 1% dari jumlah total pemilih Pilkada Serentak 2020 belum merekam data kependudukannya. Seperti diketahui jumlah DPT yang tercatat berjumlah 100,3 juta pemilih.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan ada beberapa penyebab para pemilih belum melakukan perekaman. (Baca juga: Setelah Sinkronisasi, Jumlah DPT Belum Rekam E-KTP Berkurang Menjadi 1 Juta)
“Pertama, mungkin belum tahu karena kurang sosialisasi,” ujarnya dikutip dari rilis Puspen Kemendagri, Rabu (25/11/2020).
Kemudian yang kedua adalah kesiapan dari Dinas Dukcapil (Disdukcapil) yang dinilai kurang mampu mengakomodir masyarakat yang ingin melakukan perekaman. Sehingga pada akhirnya tidak terlayani.
“Ketiga, mungkin masyarakat yang belum merekam tersebut memang belum ingin merekam karena mungkin tidak ingin menggunakan hak pilih,” ucapnya.
Tito pun telah menekankan kepada seluruh Disdukcapil untuk mempermudah pelayanan e-KTP jelang pilkada ini. Bahkan dirinya juga telah memerintahkan Ditjen Dukcapil untuk melakukan pengadaan atau mobilisasi printer untuk mempermudah pelayanan.
Dia berharap masyarakat yang memiliki hak pilih mendapatkan dan menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Selain itu dia juga meminta agar pihak penyelenggara tetap mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. (Baca juga:Genjot Perekaman E-KTP, Mendagri Terjunkan Tim Kecil ke Daerah Pilkada)
“Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka legitimasi calon kepala daerah akan semakin kuat,” pungkasnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan ada beberapa penyebab para pemilih belum melakukan perekaman. (Baca juga: Setelah Sinkronisasi, Jumlah DPT Belum Rekam E-KTP Berkurang Menjadi 1 Juta)
“Pertama, mungkin belum tahu karena kurang sosialisasi,” ujarnya dikutip dari rilis Puspen Kemendagri, Rabu (25/11/2020).
Kemudian yang kedua adalah kesiapan dari Dinas Dukcapil (Disdukcapil) yang dinilai kurang mampu mengakomodir masyarakat yang ingin melakukan perekaman. Sehingga pada akhirnya tidak terlayani.
“Ketiga, mungkin masyarakat yang belum merekam tersebut memang belum ingin merekam karena mungkin tidak ingin menggunakan hak pilih,” ucapnya.
Tito pun telah menekankan kepada seluruh Disdukcapil untuk mempermudah pelayanan e-KTP jelang pilkada ini. Bahkan dirinya juga telah memerintahkan Ditjen Dukcapil untuk melakukan pengadaan atau mobilisasi printer untuk mempermudah pelayanan.
Dia berharap masyarakat yang memiliki hak pilih mendapatkan dan menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Selain itu dia juga meminta agar pihak penyelenggara tetap mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. (Baca juga:Genjot Perekaman E-KTP, Mendagri Terjunkan Tim Kecil ke Daerah Pilkada)
“Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka legitimasi calon kepala daerah akan semakin kuat,” pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda