Fahri Hamzah Lihat Ada Upaya Tarik TNI ke Ranah Sipil
Minggu, 22 November 2020 - 10:38 WIB
"Indonesia adalah negara hukum dan dikelola secara sipil, sedangkan militerisme masa lalu," tambah mantan anggota Komisi III DPR itu. (Baca juga: Mau Tahu Apa Saja Isi Tulisan Baliho Habib Rizieq yang Dipereteli TNI? )
Mantan politikus PKS ini menyayangkan, bila ada upaya untuk mengembalikan dua institusi pertahanan dan kemananan dalam pengelolaan sistem demokrasi. Tentu hal tersebut mencederai semangat reformasi yang telah dijalankan selama kurun waktu 20 tahun ini.
"Saya gak paham sih, setelah 20 tahun lebih reformasi kita tiba-tiba muncul pejabat militer masuk dalam demarkasi pengelolaan negara sipil ini. Dugaan saya karena "TNI dan Polri bersatu telah dimaknai sebagai bersatunya fungsi". Tentu kita sayangkan dan cukup menyedihkan," ungkapnya.
"Kalau saya jadi Menhan, ini adalah “lampu kuning” ditabraknya rambu-rambu militer dalam demokrasi. TNI harus ngerti bahwa tugas dia di tengah rakyat adalah memelihara perdamaian. Sebagaimana militer berperang bukan untuk membunuh lawan tapi untuk menjaga perdamaian," katanya.
Mantan politikus PKS ini menyayangkan, bila ada upaya untuk mengembalikan dua institusi pertahanan dan kemananan dalam pengelolaan sistem demokrasi. Tentu hal tersebut mencederai semangat reformasi yang telah dijalankan selama kurun waktu 20 tahun ini.
"Saya gak paham sih, setelah 20 tahun lebih reformasi kita tiba-tiba muncul pejabat militer masuk dalam demarkasi pengelolaan negara sipil ini. Dugaan saya karena "TNI dan Polri bersatu telah dimaknai sebagai bersatunya fungsi". Tentu kita sayangkan dan cukup menyedihkan," ungkapnya.
"Kalau saya jadi Menhan, ini adalah “lampu kuning” ditabraknya rambu-rambu militer dalam demokrasi. TNI harus ngerti bahwa tugas dia di tengah rakyat adalah memelihara perdamaian. Sebagaimana militer berperang bukan untuk membunuh lawan tapi untuk menjaga perdamaian," katanya.
(abd)
Lihat Juga :