Fahri Hamzah Lihat Ada Upaya Tarik TNI ke Ranah Sipil
Minggu, 22 November 2020 - 10:38 WIB
loading...
Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengimbau untuk semua elemen bangsa kembali bersatu. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengimbau untuk semua elemen bangsa kembali bersatu. Menurutnya, sudah cukup menjadikan isu ideologi sebagai konflik antaranak bangsa.
"Ayo kembali bersatu. Ngapain sih konflik ideologi ini bangkit kembali? Kan Pemilu nasional (Pileg dan Pilpres) masih jauh," tulis Fahri diakun pribadi Twitter-nya, Sabtu (21/11/2020).
Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini justru meminta agar semua pihak untuk mengawal jalannya proses Pilkada serentak yang digelar di 270 daerah. Jangan sampai, isu yang berada di pusat pemerintahan, justru merusak jalannya pelaksanaan Pilkada. (Baca juga: TNI "Serbu" FPI, Rocky Gerung: Nanti Bareng Pasang Baliho TNI bersama FPI )
"Ayo kawal Pilkada. Biar 270 daerah dapat pemimpin terbaik. Jangan rusak pilkada dengan isu pusat. Sama2 nahan diri dong. Dewasa dikit kenapa sih," sambungnya.
Selain itu, Fahri juga menyinggung adanya upaya menarik militer atau TNI masuk kembali ke ranah sipil. Dia mengingatkan semua pihal agar tidak melupakan sejarah ABRI.
"Kita dukung semboyan "TNI dan Polri bersatu". Tapi kita pasti harus menolak tugas TNI sama dengan Polri. Kita jangan lupa sejarah, kita telah mengoreksi ABRI dan mengeluarkan Polri dari-nya," terangnya
"Indonesia adalah negara hukum dan dikelola secara sipil, sedangkan militerisme masa lalu," tambah mantan anggota Komisi III DPR itu. (Baca juga: Mau Tahu Apa Saja Isi Tulisan Baliho Habib Rizieq yang Dipereteli TNI? )
Mantan politikus PKS ini menyayangkan, bila ada upaya untuk mengembalikan dua institusi pertahanan dan kemananan dalam pengelolaan sistem demokrasi. Tentu hal tersebut mencederai semangat reformasi yang telah dijalankan selama kurun waktu 20 tahun ini.
"Saya gak paham sih, setelah 20 tahun lebih reformasi kita tiba-tiba muncul pejabat militer masuk dalam demarkasi pengelolaan negara sipil ini. Dugaan saya karena "TNI dan Polri bersatu telah dimaknai sebagai bersatunya fungsi". Tentu kita sayangkan dan cukup menyedihkan," ungkapnya.
"Kalau saya jadi Menhan, ini adalah “lampu kuning” ditabraknya rambu-rambu militer dalam demokrasi. TNI harus ngerti bahwa tugas dia di tengah rakyat adalah memelihara perdamaian. Sebagaimana militer berperang bukan untuk membunuh lawan tapi untuk menjaga perdamaian," katanya.
"Ayo kembali bersatu. Ngapain sih konflik ideologi ini bangkit kembali? Kan Pemilu nasional (Pileg dan Pilpres) masih jauh," tulis Fahri diakun pribadi Twitter-nya, Sabtu (21/11/2020).
Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini justru meminta agar semua pihak untuk mengawal jalannya proses Pilkada serentak yang digelar di 270 daerah. Jangan sampai, isu yang berada di pusat pemerintahan, justru merusak jalannya pelaksanaan Pilkada. (Baca juga: TNI "Serbu" FPI, Rocky Gerung: Nanti Bareng Pasang Baliho TNI bersama FPI )
"Ayo kawal Pilkada. Biar 270 daerah dapat pemimpin terbaik. Jangan rusak pilkada dengan isu pusat. Sama2 nahan diri dong. Dewasa dikit kenapa sih," sambungnya.
Selain itu, Fahri juga menyinggung adanya upaya menarik militer atau TNI masuk kembali ke ranah sipil. Dia mengingatkan semua pihal agar tidak melupakan sejarah ABRI.
"Kita dukung semboyan "TNI dan Polri bersatu". Tapi kita pasti harus menolak tugas TNI sama dengan Polri. Kita jangan lupa sejarah, kita telah mengoreksi ABRI dan mengeluarkan Polri dari-nya," terangnya
"Indonesia adalah negara hukum dan dikelola secara sipil, sedangkan militerisme masa lalu," tambah mantan anggota Komisi III DPR itu. (Baca juga: Mau Tahu Apa Saja Isi Tulisan Baliho Habib Rizieq yang Dipereteli TNI? )
Mantan politikus PKS ini menyayangkan, bila ada upaya untuk mengembalikan dua institusi pertahanan dan kemananan dalam pengelolaan sistem demokrasi. Tentu hal tersebut mencederai semangat reformasi yang telah dijalankan selama kurun waktu 20 tahun ini.
"Saya gak paham sih, setelah 20 tahun lebih reformasi kita tiba-tiba muncul pejabat militer masuk dalam demarkasi pengelolaan negara sipil ini. Dugaan saya karena "TNI dan Polri bersatu telah dimaknai sebagai bersatunya fungsi". Tentu kita sayangkan dan cukup menyedihkan," ungkapnya.
"Kalau saya jadi Menhan, ini adalah “lampu kuning” ditabraknya rambu-rambu militer dalam demokrasi. TNI harus ngerti bahwa tugas dia di tengah rakyat adalah memelihara perdamaian. Sebagaimana militer berperang bukan untuk membunuh lawan tapi untuk menjaga perdamaian," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
