Ini Dua Faktor Penyebab ASN Tak Netral di Pilkada
Jum'at, 20 November 2020 - 12:36 WIB
- Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan ASN menjadi tidak netral dalam pilkada, yakni faktor eksternal dan internal. Grafis/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan aparatur sipil negara (ASN) menjadi tidak netral dalam pilkada , yakni faktor eksternal dan internal.
Dia mengatakan, faktor eksternal berkaitan dengan sistem politik yang memungkinkan petahana maju kembali dalam pilkada. "Kalau incumbent gubernur/bupati dan wakilnya maju satu paket tidak ada pergolakan bagi ASN . Apalagi kalau menang. ASN -nya nyaman. Tetapi jika wakilnya maju, gubernur/bupati incumbent maju, birokrasi bisa terbelah," katanya dikutip dalam keterangan persnya, Jumat (20/11/2020)
Menurutnya jika petahana kepala daerah berlawanan dengan wakilnya masing-masing kerap saling adu 'gratifikasi politik dan jabatan'.
"Nanti kalo saya menang, you dukung saya, you jadi kepala dinas pendidikan. You jadi Kadinas PU, Kadinas Kesehatan. Yang tidak bergerak, tidak berkeringat biar saja di luar pagar. Begitulah bentuk gratifikasi politik," ungkapnya.
( ).
Faktor eksternal lainnya adalah petahana yang tidak maju di pilkada pun diperbolehkan tetap berkampanye. Seperti diketahui banyak petahana yang membantu calon separtainya berkampanye di pilkada.
"Misalnya, ASN diperintahkan mengerjakan materi yang dikampanyekan. Kalau tidak dikerjakan dimarahi kepala daerah. Kalau dikerjakan, ya kalo calon yang didukung sang kepala daerah itu menang. Kalau kalah, ASN tersebut bisa dinonjobkan calon kepala daerah yang menang. Ini yang menyebabkan ASN tidak nyaman. Ini perlu kita kaji," ujarnya.
Faktor eksternal yang juga disoroti Zudan adalah sistem merit yang masih sangat tergantung pada kepala daerah. Sistem merit ASN daerah sangat tergantung politik lokal.
( ).
Dia mengatakan, faktor eksternal berkaitan dengan sistem politik yang memungkinkan petahana maju kembali dalam pilkada. "Kalau incumbent gubernur/bupati dan wakilnya maju satu paket tidak ada pergolakan bagi ASN . Apalagi kalau menang. ASN -nya nyaman. Tetapi jika wakilnya maju, gubernur/bupati incumbent maju, birokrasi bisa terbelah," katanya dikutip dalam keterangan persnya, Jumat (20/11/2020)
Menurutnya jika petahana kepala daerah berlawanan dengan wakilnya masing-masing kerap saling adu 'gratifikasi politik dan jabatan'.
"Nanti kalo saya menang, you dukung saya, you jadi kepala dinas pendidikan. You jadi Kadinas PU, Kadinas Kesehatan. Yang tidak bergerak, tidak berkeringat biar saja di luar pagar. Begitulah bentuk gratifikasi politik," ungkapnya.
( ).
Faktor eksternal lainnya adalah petahana yang tidak maju di pilkada pun diperbolehkan tetap berkampanye. Seperti diketahui banyak petahana yang membantu calon separtainya berkampanye di pilkada.
"Misalnya, ASN diperintahkan mengerjakan materi yang dikampanyekan. Kalau tidak dikerjakan dimarahi kepala daerah. Kalau dikerjakan, ya kalo calon yang didukung sang kepala daerah itu menang. Kalau kalah, ASN tersebut bisa dinonjobkan calon kepala daerah yang menang. Ini yang menyebabkan ASN tidak nyaman. Ini perlu kita kaji," ujarnya.
Faktor eksternal yang juga disoroti Zudan adalah sistem merit yang masih sangat tergantung pada kepala daerah. Sistem merit ASN daerah sangat tergantung politik lokal.
( ).
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda