Pengamat Ingatkan Menteri Tidak Beri Komentar Lucu dan Bikin Panas
Jum'at, 20 November 2020 - 06:56 WIB
JAKARTA - Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum perlu memberikan komentar terkait sejumlah peristiwa yang terjadi setelah Habib Rizieq Shihab tiba di Tanah Air. Cukup para menteri yang komentar.
Diketahui, kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air memang menarik perhatian. Mulai dari penjemputan hingga pernikahan anaknya yang memicu kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19 . Buntutnya, beberapa kepala daerah harus diperiksa aparat kepolisian. Selain itu perwira TNI/Polri juga dimutasi besar-besaran. Terkait kondisi ini,
"Kalau menurut saya sih enggak perlu ya. Karena kan sudah diatasi oleh aparat dan perangkat yang ada di bawah presiden. Menurut saya sih belum terlalu urgen presiden menyampaikan sesuatu," katanya saat dihubungi, Jumat (20/11/2020).
Menurutnya, jika presiden ingin menyampaikan sesuatu cukup fokus terkait vaksin dan pelaksanaan protokol kesehatan. "Menurut saya Presiden enggak usahlah. Kondisinya masih terkendali oleh aparat di bawahnya. Kalau Presiden mau komentar tentang update vaksin dan menaati protokol kesehatan. Tapi spesifik untuk kejadian ini dan menenangkan menurut saya belum perlu," ungkapnya.
( ).
Dia mengatakan, persoalan Habib Rizieq masih cukup di tataran menteri saja. Namun Hendri mengingatkan agar para pembantu presiden tidak membuat situasi panas dengan mengeluarkan komentar yang lucu.
"Cukup di tataran menteri, asal menterinya enggak kasih komentar yang lucu-lucu. Misalnya bisa memecat kepala daerah. Itu komentarnya bikin panas,” tuturnya.
(
).
Dia meminta agar para menteri fokus pada arahan Presiden Joko Widodo pada waktu pidato tahunan Agustus lalu. "Yang pertama, tingkatkan komunikasi koordinasi. Yang kedua hukum tidak boleh tebang pilih. Komunikasi dan koordinasi itu yang lemah yang terlihat antara pusat dan daerah. Itu tidak boleh terjadi," pungkasnya.
Diketahui, kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air memang menarik perhatian. Mulai dari penjemputan hingga pernikahan anaknya yang memicu kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19 . Buntutnya, beberapa kepala daerah harus diperiksa aparat kepolisian. Selain itu perwira TNI/Polri juga dimutasi besar-besaran. Terkait kondisi ini,
"Kalau menurut saya sih enggak perlu ya. Karena kan sudah diatasi oleh aparat dan perangkat yang ada di bawah presiden. Menurut saya sih belum terlalu urgen presiden menyampaikan sesuatu," katanya saat dihubungi, Jumat (20/11/2020).
Menurutnya, jika presiden ingin menyampaikan sesuatu cukup fokus terkait vaksin dan pelaksanaan protokol kesehatan. "Menurut saya Presiden enggak usahlah. Kondisinya masih terkendali oleh aparat di bawahnya. Kalau Presiden mau komentar tentang update vaksin dan menaati protokol kesehatan. Tapi spesifik untuk kejadian ini dan menenangkan menurut saya belum perlu," ungkapnya.
( ).
Dia mengatakan, persoalan Habib Rizieq masih cukup di tataran menteri saja. Namun Hendri mengingatkan agar para pembantu presiden tidak membuat situasi panas dengan mengeluarkan komentar yang lucu.
"Cukup di tataran menteri, asal menterinya enggak kasih komentar yang lucu-lucu. Misalnya bisa memecat kepala daerah. Itu komentarnya bikin panas,” tuturnya.
(
Baca Juga
Dia meminta agar para menteri fokus pada arahan Presiden Joko Widodo pada waktu pidato tahunan Agustus lalu. "Yang pertama, tingkatkan komunikasi koordinasi. Yang kedua hukum tidak boleh tebang pilih. Komunikasi dan koordinasi itu yang lemah yang terlihat antara pusat dan daerah. Itu tidak boleh terjadi," pungkasnya.
(zik)
tulis komentar anda